YCM Sengketakan Dinas Kehutanan Sumbar, Askurnis: Yang Kami Minta Sesuai UU KIP
"Yang kita minta RKUPHHK-HA, RKTUPHHK-HA, peta konsesi IUPHHK-HA, Dokumen IUPHHK-HA dan Dokumentasi Rekapitilasi Laporan Bulanan dan Tahunan Pelaksana PUHH serta dokumen itu kami tahu ada di Dinas Kehutanan Sumbar," ujarnya.
Sesi penggalian berlanjut termasuk terungkap ketidakmauan pihak penguasa HPH terbuka dalam hal fee kayu dan hak konsesi lahan adat di sana. "Dokumen yang kami minta sangat penting untuk memperjuangkan hak-hak warga di HPH itu," ujar Arkunis.
Akhirnya sidang ditunda untuk dilanjutkan minggu depan dan ketua Majelis Komisioner meminta panitera untuk memastikan pihak termohon hadir.
Baca juga: Serahkan Laporan Kerja 2016, Irwan: KI ko Iyo Hebat
"Panitera, tolong dipanggil lagi pihak termohon secara patut, untuk bisa hadir pada sidang berikutnya," ujar Syamsu Rizal. (rls/kyo)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro
