Kata Irfendi, Keterbukaan Informasi jadi Awal Pemerintahan yang Bersih

VALORAnews - Penyelenggaraan dan pengelolaan informasi seputar kebijakan dan program pemerintah daerah, sangat dibutuhkan sebagai bahan edukasi dan reverensi bagi publik. Apalagi di tengah majunya teknologi informasi, yang kini sudah jadi kebutuhan utama dan bisa diakses masyarakat secara cepat.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi menyebutkan, pengelolaan sistem informasi di tubuh pemerintah daerah menjadi program urgent, guna memenuhi kebutuhan informasi serta menunjang suksesnya percepatan reformasi birokrasi.

"Peran Bakohumas saya rasa sangat penting, sebagai wadah keterpaduan humas-humas di seluruh jajaran instansi pemerintah daerah," kata Irfendi saat membuka kegiatan Sosialisasi Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota di aula kantor Dinas Kesehatan, kawasan eks kantor bupati, Kamis (28/9/2017) siang.

Selain Irfendi, hadir dalam kegiatan itu Kabag Humas, H Joni Amir selaku Ketua Panitia Pelaksana Bakohumas, serta para perwakilan humas di jajaran instansi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Selain itu, hadir sebagai narasumber, Zardi Sahril, Kabag Pelaporan Informasi Pimpinan Biro Humas Setdaprov Sumbar.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Dikatakan, sesuai amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pemerintah sedianya sudah bisa mengaplikasikan seluruh kebijakan dan kegiatan mulai dari perencaan hingga pelaporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada masyarakat.

Untuk itu, mulai saat ini, ia meminta kepada seluruh jajaran Bakohumas dan OPD dapat menyampaikan seluruh infomasi secara terbuka.

"Saya di setiap kesempatan selalu mengajak, mari kita ubah paradigma, bahwa kita selaku jajaran dan aparatur pemerintah ini adalah pelayan yang digaji rakyat. Mari kita bangun inovasi, bagaimana cara pengelolaan informasi yang baik bagi masyarakat," tutur Irfendi.

Dewasa ini, ia menambahkan, arus teknologi informasi berkembang sangat pesar sehingga memaksa kita harus mengimbangi informasi dengan cara keterbukaan. Tidak tertutp kemungkinan, pesat berkembangnya informasi negatif atau informasi hoax yang dapat mengganggu kinerja dan program pemerintah.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

"Terakhir, kepada jajaran Bakohumas, bangunlah komunikasi antar instansi, baik antara Humas dengan jajaran OPD serta instansi Forkopimda kita. Kalau informasinya benar, sampaikan saja. Tidak perlu takut-takut. Kalau bisa, mulai dari perencanaan sudah harus diberlakukan, e-Planning, untuk anggaran, e-Budgeting, pelayanan, e-Sipadu, guna menciptakan pemerintahan yang bersih," tutur Irfendi.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: