Boiziardi Pimpin Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Sumbar
VALORAnews - Pengurus Majelis Hukum dan HAM Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar periode 2015-2020, akan menggagas pembentukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah.
"Pengurus majelis Hukum dan HAM ini, akan jadi support system bagi internal perserikatan maupun eksternal (masyarakat luas-red) terkait persoalan yang dibidangi," ungkap Ketua Pengurus Majelis Hukum dan HAM PWM Sumbar 2015-2020, Boiziardi usai serah terima jabatan di Gedung Dakwah PWM Sumbar, Padang, Selasa (22/8/2017).
Dijelaskan Boiziardi, bagi internal perserikatan, Majelis Hukum dan HAM akan fokus pada program restrukturisasi aset-aset perserikatan Muhammadiyah baik yang bergerak maupun tidak bergerak. "Selama ini belum tercatat dengan baik, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas," terangnya.
Terkait pendirian LBH, terang Boiziardi yang juga ketua senat Universitas Tamansiswa ini, akan jadi ujung tombak Majelis Hukum dan HAM dalam menyikapi aneka persoalan hukum yang terjadi di masyarakat.
Baca juga: Buya RB Khatib Pahlawan Kayo Tutup Usia, Boiziardi: Beliau Sosok Muhammadiyah Berjalan
"Kami saat ini merasa khawatir dengan pengelolaan dana desa. Program pemerintah ini sebenarnya sangat bagus. Namun, karena kapasitas pengelola dana ini di tingkat desa/nagari masih banyak yang belum baik, maka pengelolan dana desa itu berpotensi berakhir dengan kasus hukum," terang Boiziardi.
Menurut Boiziardi, masih banyak perangkat nagari/desa tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mengelola dana tersebut baik perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelaporannya.
"LBH Muhammadiyah ini akan jadi ujung tombak dalam mengadvokasi persoalan internal Muhammadiyah maupun persoalan bangsa sehubungan dengan program dana desa itu," terangnya.
Selain Boiziardi sebagai ketua, M Ishaq dipercaya sebagai sekretaris dengan lima orang wakil ketua yakni Wendra Yunaldi (Bidang Otoda dan Kebijakan Publik), Alfian (Bidang Pertanahan dan Kehartabendaan), Rony Saputra (Bidang HAM dan Demokrasi), Reifian Nadra (Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan) dan Mevrizal (Bidang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Konsumen).
Sedangkan tim ahlinya adalah Firman Hasan, Zainul Daulay, Elwi Danil, Hasan Basri Harahap, Ikhwan, Kurniawarman, Rusydi, Aspar Munir, Rahmat Wartiwra, Erizal Efendi, Yuliwan Rajo Ameh dan Sukmareni. Sedangkan posisi pembina, dipercayakan pada Dasrizal Dahlan. (kyo)
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro