Komisi Kesehatan DPR RI Kunjungi Sumbar karena Banyak Kejadian Luar Biasa
VALORANews - Anggota komisi IX DPR RI, Syuir Syam menilai, Provinsi Sumatera Barat selayaknya memiliki tujuh unit Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Saat ini, Sumbar hanya memiliki satu Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) yang melayani 19 kabupaten/kota.
Hal itu disampaikannya, ketika mengadakan kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI, dalam rangka pengawasan peredaran makanan bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1438 H/2017 M di Padang, Jumat (9/6/2017).
"Idealnya, setiap tiga kabupaten/kota, memiliki satu kantor perwakilan BPOM sehingga setiap mudah mengawasi peredaran obat dan makanan apalagi saat serbuan produk luar semakin gencar. Khusus Kabupaten Mentawai, karena faktor geografis wajib memiliki balai sendiri," paparnya.
Mantan walikota Padangpanjang tersebut meminta pemerintah kabupaten/kota, agar segera mengusulkan daerahnya untuk membangun BPOM beserta fasilitasnya.
Baca juga: Pjs Bupati Agam Hadiri Rapat Mendagri Bersama Komisi II DPR RI, Bahas Kesiapan Pilkada Serentak 2024
"Kalau usulan sudah masuk, kami di Komisi IX akan mendorong pemerintah pusat agar segera merealisasikannya," tambahnya.
Ke-13 anggota komisi IX DPR RI yang diketuai mantan Wagub Jabar, Dede Yusuf, mengadakan tatap muka dan dialog dengan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, kepala BBPOM Sumbar, Zulkifli dan sejumlah pejabat SKPD.
Pada kesempatan itu, Dede Yusuf menjelaskan, Sumbar dipilih sebagai daerah kunjungan karena masih banyaknya terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti keracunan makanan. Selain itu, khusus bulan , Sumbar terkenal dengan keaneka ragaman kuliner (takjil) yang diolah secara rumahan, sehingga perlu dilakukan pengawasan dan edukasi tentang bahan makanan yang mengandung zat berbahaya.
Sementara, Zulkifli melaporkan, pihaknya sebelum Ramadhan bekerjasama dengan lintas sektoral telah turun kelapangan guna melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar.
Zulkifli menambahkan, hal menonjol yang selalu ditemukan adalah penggunaan pengawet (borax) dan pewarna pakaian yang mengandung Rodamin B. Selain itu, juga terdapat kasus ikan yang masuk ke Sumbar yang berasal dari daerah lain yang mengandung formalin.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro