Paripurna Perubahan RPJMD 2016-20121: Upaya Dongkrak Pendapatan Asli Daerah Belum Terlihat

VALORAnews -- Salah satu poin penting dari Perubahan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD 2016-2021, dimasukannya target penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besarannya 1,5 persen per tahun atau 8 persen hingga lima tahun mendatang.

Mayoritas fraksi di DPRD Sumbar saat menyampaikan pandangan akhir terhadap perubahan perubahan kebijakan umum dan program pembangunan RPJMD tahun 2016-2021, Selasa (23/5/2017), menyorot soal target PAD ini.

Salah satunya, juru bicara Fraksi Hanura, Marlis yang menyampaikan pandangan akhirnya dari tempat duduk seperti halnya Aristo Munandar. Sementara, yang lain, menyampaikan di podium depan.

Menurut Marlis, dirinya masih belum melihat OPD terkait, program dan kegiatannya mengarah pada upaya peningkatan PAD ini.

Baca juga: Potensi Pertanian dan EBT Sumbar Belum Tergarap, Audy Joinaldy: Pemerintah Terkendala Hilirisasi dan Investasi

"Salah satu poin penyumbang penambahan PAD itu disebutkan dari perusahaan daerah. Bank Nagari sebagai salah satu perusahaan daerah yang bonafide, pada triwulan I 2017 baru berhasil mengumpulkan laba sekitar Rp73 miliar lebih. Sementara, targetnya dalam tahun ini Rp400 miliar lebih," terangnya.

Marlis juga menyebutkan, tak banyak pihak yang bisa membaca angka-angka keuangan ini secara baik. "Pertanyaannya sekarang, buat apa direksi Bank Nagari direkrut dari eksternal, jika potensi pencapaian laba tak mampu diraih. Hal ini tergambar dari rendahnya realisasi target triwulan I ini," tegasnya.

Selain itu, Marlis juga menyorot tak adanya upaya OPD terkait untuk memperjuangkan penambahan pendapatan dari pajak air permukaan, terutama di PLTA Koto Panjang. "Pajak air permukaan itu, saat ini lebih banyak dinikmati Provinsi Riau. Sementara, airnya bersumber dari daerah kita di Limapuluh Kota," ungkap Marlis.

Selain itu, Marlis juga menyorot tak adanya upaya penambahan bagi hasil dari PT Semen Padang, pascaupaya keberhasilan menambah dana hibah dari Rp10 per zak semen jadi Rp5 miliar per tahun. "Saya melihat, program dan kegiatan OPD terkait masih berupa seminar, workshop dan kegiatan sejenis lain yang miskin inovasi," tegasnya.

Baca juga: Majelis BPSK Padang Temui Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ini yang Dibicarakan

Kemudian, Marlis juga menyentil upah pungut. Dia mempertanyakan, apakah orang-orang yang menerima upah pungut tersebut, sudah melakukan tugas yang paling tidak sebanding dengan upah pungut yang diterimanya.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: