Diskusi Media IKA Unand: Puluhan Miliar Dana Pariwisata, Nurnas: Tak Ada yang Fokus ke Pembenahan Objek Wisata

VALORAnews - Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar, harus duduk semeja mengatasi persoalan kewenangan yang membatasi ruang gerak pembangunan terutama di bidang kepariwisataan. Jika tidak, peningkatan kualitas sarana dan prasarana kepariwisataan akan berjalan lambat.

"Sumbar memang sudah punya Perda Pariwisata. Namun, yang punya objek wisata itu kan daerah. Makanya, perlu dirancang kesepahaman bersama yang akan jadi blue print pembangunan kepariwisataan Sumbar. Dengan adanya cetak biru itu, maka akan bisa didudukan porsi pembagian tanggung jawab pembangunan wisata di Ranah Minang ini," ungkap Ketua Komisi IV DPRD Sumar, HM Nurnas pada seri dialog media yang digelar DPP IKA Unand, Minggu (12/3/2017) di Padang.

Dikatakan Nurnas, Sumbar di bawah kepemimpinan Irwan Prayitno dan Nasrul Abit, telah menempatkan pariwisata berbasiskan agama dan budaya dalam RPJMD Sumbar 2015-2025. Jika ditelisik lebih dalam, terang Nurnas, program yang disusun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepariwisataan serta OPD terkait lainnya, tak mencerminkan akan terwujudnya visi tersebut.

Dijelaskan Nurnas dengan merincikan alokasi anggaran untuk Dinas Pariwisata Setdaprov Sumbar yang mencapai angka Rp57,783 miliar. Terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp8,28 miliar dan Belanja Langsung (BL) sebanyak Rp49,503 miliar (Baca:Pembangunan Wisata Sumbar Belum Berorientasi Permintaan Pasar)

Baca juga: Bukittinggi masih jadi Destinasi Wisata Favorit, Ini Indikatornya

"Sebesar Rp32,500 miliar dari BL ini, digunakan untuk pembebasan lahan di kawasan Wisata Mandeh. Yang tersisa untuk pengembangan pariwisata sebenarnya hanya Rp17 miliar lebih saja," terang Nurnas.

Dari anggaran Rp17 miliar untuk pengembangan pariwisata itu, terang politisi Partai Demokrat ini, secara garis besar digunakan untuk 4 program utama. Pertama, pengembangan gerakan sadar wisata sebesar Rp435 juta dengan kegiatannya berupa makan-minum Rp85,8 juta, perjalanan dinas dalam daerah Rp67 juta, perjalan dinas luar daerah Rp16 juta dan biaya promosi Rp25 juta.

Kedua, program pemberdayaan masyarakat di kawasan agrowisata/ekowisata dengan nilai kegiatan Rp100 juta. Ketiga, program pengembangan ekonomi kreatif sebesar Rp4,466 miliar dengan rincian kegiatan, minangkabau fashion festival Rp700 juta, pekan seni kreatif Rp250 juta, Sumbar film festival Rp445 juta, pemilihan dan pemberdayaan duta wisata Rp272 juta dan partisipasi pada pergelaran produk kerajinan Minangkabau Rp567 juta.

Juga digunakan untuk kegiatan persiapan pembentukan zona kreatif di kabupaten/kota Rp150 juta, gelar karya pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya tingkat nasional Rp170 juta, aktivitas pelaku ekonomi kreatif Rp1,380 miliar, partisipasi pada anjungan Sumbar pada iven TMII Rp300 juta, dukungan pagelaran dan pameran ekonomi kreatif ikatan keluarga Minang Rp80 juta dan paket khusus TMII (program terpadu) Rp150 juta.

Baca juga: Pokdarwis Sungai Batang Dilatih Pariwisata Ramah Muslim, Ini Harapan Pjs Bupati Agam

Keempat, program pengembangan pemasaran pariwisata dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,691 miliar. Rincian kegiatannya berupa penyelenggaraan Tour de Singkarak Rp2,8 miliar, promosi pariwisata (nasional dan internasional) Rp420 juta, tindak lanjut promosi halal tourism Rp650 juta, penyediaan sarana promosi pariwisata Rp930 juta, penyusunan duta kepariwisataan Rp115 juta dan familirization trip Rp185 juta.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: