Diskusi Media IKA Unand: Puluhan Miliar Dana Pariwisata, Nurnas: Tak Ada yang Fokus ke Pembenahan Objek Wisata

"Melihat anggaran yang disusun Dinas Pariwisata, nyaris tak ada untuk peningkatan kualitas objek wisata yang ada di Sumbar. Kenapa tak ada, karena terbentuk kewenangan sebagaimana diatur UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan provinsi hanya melingkupi 11 item kegiatan," terang Nurnas.

Mengatasi persoalan kewenangan ini, terang Nurnas, kesepahaman bersama yang akan jadi blue print pembangunan kepariwisataan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara provinsi dengan kabupaten/kota sebagai pemilik destinasi wisata.

"MoU ini lah yang jadi pintu masuk anggaran provinsi ke kabupaten/kota. Sayang, hal ini tak diurus. Pemprov masih sibuk di soal gebyar-gebyar," terangnya. "Ini dapat kita lihat di program pengembangan pariwisata di 2017 ini. Tampak seperti ruok teh talua. Airnya tak seberapa, busanya yang tinggi," tambah anggota DPRD Dapil II Sumbar (Padangpariaman dan Kota Pariaman) ini.

Baca juga: Prodi Pariwisata ISI Padang Panjang Datangkan Direktur Pemasaran Kemenpar, Ini Targetnya

"Anggaran 2017 ini seolah-olah kita fokus ke pengembangan Wisata Mandeh. Namun, itu hanya untuk akses jalan ke Pessel menuju kawasan Mandeh yang telah dijanjikan anggaran Rp100 miliar dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke situ, akhir 2015 lalu," terangnya. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: