Bencana Kerap Menghampiri, Tan Rajo: Pemerintah Selalu Gagap Menyikapi

VALORAnews - Penanganan bencana yang cakupannya luas seperti banjir dan longsor di Pangkalan, Limapuluh Kota, seharusnya tidak sekadar mencari korban jiwa dan menyalurkan bantuan ke posko. Tetapi, harus diikuti asessment kebutuhan masyarakat terdampak bencana dan pemetaaan daerah bencana.

"Satu hari setelah kejadian, asessment sudah harus dilakukan pihak terkait," ujar Aktivis Total Indonesia, Tan Rajo Khairul Anwar, dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (12/3/2017).

Tapi apa daya, kata Tan Rajo, masyarakat terdampak bencana seperti dibiarkan bertahan sendiri. Padahal, UU Kebencanaan menegaskan, masyarakat terdampak harus dibantu hingga kehidupan normal mereka pulih kembali.

"Di Sumbar bagaimana? Setiap bencana terjadi, selalu gagap menyikapi dan memulihkannya. Banyak pejabat berkunjung hanya sekadar melihatkan muka atau mungkin lebih narsis lagi, ber-selfie di daerah bencana," tegas Tan Rajo.

Baca juga: 38 Pejabat Administrator Ikuti Asesmen Talent Pool

Selain itu, kata Tan Rajo, Pemprov Sumbar juga tidak patuh terhadap UU Kebencanaan. Bahkan, terkesan sering mengabaikan atau berpura-pura lupa.

"UU Kebencanaan memerintahkan pembentukan Dewan Pengarah BPBD. Sekarang, prosesnya ditahap sudah lolos Panitia Seleksi. Giliran fit and proper test tidak pernah terjadi di DPRD. Pemprov diam saja," terangnya.

"Padahal, untuk Pansel sudah berapa ratus juta pula uang APBD habis. Sejak 2014 calon pengawas BPBD itu nasibnya tidak jelas, walau hasil panitia seleksi sudah diserahkan ke DPRD," tambah Tan Rajo.

Jadi wajar saja, meski Sumbar dikenal negeri supermarket bencana resiko topografi dan geografi yang rawan, namun tetap selalu gagap menghadapi dan memulihkan setiap bencana terjadi. (rls/kyo)

Baca juga: Unand Tolak Mahasiswa LGBT, Tan Rajo: Perlu Didukung Karena Itu Penyakit Menular

Penulis:
Editor:
Sumber: