Gubernur Sumbar Nilai Pengelolaan PLTA Koto Panjang jadi Faktor Penyebab Banjir Pangkalan

VALORAnews - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno memimpin Rakor Evaluasi dan Penanganan Bencana Banjir Longsor di Kabupaten Limapuluh Kota, Sijunjung dan Dharmasraya, Minggu (5/3/2017) sore. Rapat ini melibatkan seluruh stakeholder terkait baik Forkompinda, OPD Pemprov dan kabupaten/kota, PLN, Telkom, Balai Wilayah Sungai V, Balai Pelaksana Jalan Nasional dan lainnya.

"Alhamdulillah, untuk banjir saat ini sudah surut, longsor sudah ditangani sehingga setidaknya jalur lintas Sumbar - Riau mulai Senin sudah bisa dilalui. Saat ini konsentrasi penanganannya pada pengerasan jalan yang amblas," ungkap Irwan pada Rakor itu.

Dikatakan Irwan, kendaraan yang terkurung longsor, sudah terselesaikan. Mobil pun sudah tidak ada yang terkepung di lokasi longsor. "Saya meminta pengguna jalan, tetap hati-hati melewati jalan tersebut karena hujan diperkirakan sampai akhir Maret sehingga potensi longsor masih mungkin terjadi," ungkap Irwan.

Bantuan logistik berupa pakaian, selimut, kasur, makanan dan obat-obatan, ungap Irawn, akan diupayakan agar tersedia agar tidak menimbulkan ekses pada kesehatan masyarakat.

Baca juga: Simalakama Pintu Air Bendungan Koto Panjang; Ditutup, Pangkalan Banjir, Dibuka, Kampar yang Terendam

"Dari evaluasi kami, 64 titik longsor berada di lokasi yang di sana berlangsung galian ilegal, sehingga saya sudah perintahkan dilakukan penertiban. Agar, tidak lagi mengganggu ekosistem yang menjadi salah satu penyebab banjir dan longsor ini," tukas Irwan. (Baca: Banjir Pangkalan, Bhenz: PLN Harus Tanggung Jawab)

Dikatakan Irwan, salah satu akar penyebab banjir dan longsor adalah pengelolaan PLTA Koto Panjang yang ada di wilayah Riau.

"Ini kami tembuskan,agar dari pihak pengelola bisa mengatasi hal ini agar tidak terjadi kejadian yang sama yang sangat merugikan masyarakat," tukas Irwan.

Baca juga: Mahyeldi: Jalan Nasional di Pangkalan Butuh Perbaikan Cepat

Pasca pemulihan situasi, Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Sumbar diminta melakukan pendataan kerugian masyarakat pada ladang, sawah dan ternaknya. Sehingga, bisa diupayakan bantuannya sesegera mungkin. (rls/kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: