Banjir Pangkalan, Bhenz: PLN Harus Tanggung Jawab

Jumat, 03 Maret 2017, 19:38 WIB | Wisata | Kab. Lima Puluh Kota
Banjir Pangkalan, Bhenz: PLN Harus Tanggung Jawab
Banjir juga melebar hingga ke kawasan Harau, Limapuluh Kota selain memutuskan akses transportasi Sumbar menuju Riau atau sebaliknya, akibat meluapnya Batang Samo dan Maek, Jumat (3/3/2017). (istimewa)

VALORAnews- Tokoh muda Kabupaten Limapuluh Kota, Bhenz Maharajo menilai, banjir besar yang melanda Pangkalan, Kabupaten Limapuluh Kota, Jumat (3/3/2017) adalah petaka berulang. Persisnya sejak PLTA Koto Panjang dioperasikan.

"Pengelola PLTA Koto Panjang harus turut bertanggungjawab terhadap banjir yang melanda Pangkalan. Bencana itu datang karena aliran sungai tersendat, akibat bendungan PLTA," terang Bhenz, putera asal Situjuah yang juga Wakil Ketua KNPI Sumbar itu.

Menurut Bhenz, banjir di Pangkalan itu terjadi sejak PLTA Koto Panjang berdiri. Banjir besar pertama tahun 1998. Sebelum PLTA berdiri, jarang sekali Pangkalan dihantam banjir. Kalau pun ada, tak terlalu tinggi. Air juga cepat surut.

"Sejak 1998, atau sejak pengoperasian PLTA Koto Panjang, Pangkalan jadi langganan banjir. Rakyat sengsara," papar pengurus PW Al-Wasliyah Sumbar itu.

Baca juga: LUTD PLN, Wujudkan Mimpi Asmanidar 'Bertemu' Prabowo-Gibran

Pangkalan dan Kabur IX di Kabupaten Limapuluh kota, secara umum merupakan daerah tangkapan air dengan beberapa sungai dan anak sungai seperti Batang Mangilang, Batang Samo dan Batang Mahat. Meskipun hujan turun berhari-hari, tidak pernah terjadi banjir besar.

Wilayah ini memiliki siklus banjir alami yakni satu kali dalam 25 tahun. Namun, semuanya berubah sejak PLTA Koto Panjang berdiri. "Poin pentingnya, PLTA Koto Panjang nan dulu pembangunannya dibiayai Jepang, lebih banyak mudaratnya bagi Sumbar dibandingkan untungnya," terang dia.

"Pemprov Sumbar dan Pemkab Limapuluh Kota harus bertegas-tegas dengan pengelola PLTA dan mencari jalan keluar permasalahan ini. Kalau tidak, bencana akan terus berulang," tambah Bhenz.

Dana CSR PLTA Koto Panjang, konon kabarnya juga lari ke Riau. Pangkalan dan Kapur IX, Kabupaten Limapuluh Kota, nyaris tak menikmati CSR. Padahal, Sumber air dari sana. Pajak air permukaannya juga tak jelas bagaimana pembagian antara Riau dan Sumbar.

Baca juga: PLN UIB Sumbar Gelar Aksi Bersih Pantai di Hari Lingkungan Hidup, Ini Ajak Gubernur

"Jangan sampai, Sumbar, khususnya Limapuluh Kota kebagian masalahnya saja," harap Bhenz. (rls/kyo)

IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI