Pembredelan Pers Dikupas Wartawan Padang

Senin, 12 Desember 2016, 11:27 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat
Pembredelan Pers Dikupas Wartawan Padang
Suasana diskusi terbatas bertajuk merawat demokrasi menjaga kebebasan pers, dalam rangka Hari HAM yang digelar AJI, LBH Pers Padang dan Lembaga Anti Korupsi Integritas, Senin (12/12/2016) di Rumah Ikhlas Andalas, Padang. (istimewa)

VALORAnews - Direktur LBH Pers Padang, Roni Saputra menilai, banyak pelaku media sosial telah membelokan informasi di era demokrasi yang sudah kebablasan dewasa ini. Akibatnya, informasi yang disajikan pers, jadi tak dipercayai lagi.

"Informasi di media sosial bukan lah informasi jurnalistik. Tapi, hari ini media sosial mampu membetot pembaca terbesar walau informasi yang disajikan tanpa memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik. Jika ini dibiarkan, justru kita tengah berjalan ke demokrasi kebablasan," ujar Roni dalam diskusi terbatas bertajuk Merawat Demokrasi Menjaga Kebebasan Pers, dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia, Senin (12/12/2016).

Diskusi terbatas ini digelar AJI Padang berkolaborasi dengan LBH Pers Padang dan Lembaga Anti Korupsi Integritas.

"Ada paradok kemerdekaan pers sebagai elemen utama penopang demokrasi kekinian," ujar Roni Saputra membeberkan topik pada diskusi siang yang digelar di Rumah Ikhlas Andalas Padang itu.

Baca juga: DPRD Sumbar Minta Asrama Haji Embarkasi Padang Siapkan Antisipasi Dampak Debu Vulkanik Gunung Marapi

Kondisi media kekinian dibac-up oleh media sosial jadi hingar-bingar kehidupan jurnalis dan membawa kearah tindakan hidupnya kembali hantu sensor dan pembrendelan.

"Kalau ini terjadi, jika media mainstream diberlakukan bredel dan sensor, maka pemerintah berpeluang otoritarian," terangnya.

"Padahal, pers reformasi sudah bekerja sesuai UU Pers yang mematrikan kebebesan pers adalah bagian dari jurnalis," tegas Roni.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Yuafriza menilai, kondisi kekinian tantangan bagi jurnalis. Hal itu, terangnya, harus disikapi dengan kembali kekoridor jurnalis yakni kode etik.

Baca juga: Bernilai Trilinunan Tapi Ada yang Mangkrak! Inilah 9 Proyek 'Raksasa' Sumbar

"Media mainstream saat ini diambang ketak percayaan publik, orang lebih percaya ke status di facebook dan twitter. Kembali ke kode etik adalah jalan terbaik mengembalikan kepercayaan publik. Insan jurnalis harus kembali bekerja sesuai kode etik jurnalis," ujar Yuafriza.

Halaman:
IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI