Pembredelan Pers Dikupas Wartawan Padang

Sedangkan Ketua IJTI Sumbar, Jonnedi Kambang menekankan, demokrasi harus terawat sampai kapan pun dan apa pun kondisinya.

"Dan itu harus dipertahankan. Pemerintah tidak bisa semaunya melakukan pembredelan gaya baru," ujar Jon.

Soal adanya penilaian kebebasan pers kebablasan, ini mestinya pers sendiri melakukan introspeksi. "Jangan jangan pers sendiri yang paling banyak melanggar kode etiknya sendiri," nilai Jon.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Sumbar Lepas Kloter II JCH Embarkasi Padang

Sedangkan Komisioner Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi menegaskan, demokrasi tanpa jaminan kebebasan pers akan jadi hambar.

"Salah kaprah kalau mengatakan Indonesia negara demokrasi, tapi persnya dikebiri. Karena, demokrasi tanpa pers hambar," ujar Adrian.

Terkait beralihnya kepercayaan publik ke media sosial, menurut Adrian, tidak salah jurnalis semata.

"Tapi, karena pemilik media diselimuti banyak kepentingan. Sementara, si jurnalis tidak ada pilihan maka kebijakan redaksi yang dipesan owner media, jadi harga mati dan mengenyampingkan fakta sebuah peristiwa," ujar Adrian.

Bagi Adrian, pemilik kompetensi Wartawan Utama Dewan Pers ini, jurnalis dalam tugas jurnalistiknya tidak bisa disalahkan.

"Saya tidak sepakat adanya intimidasi, pelecehan ataupun kekerasan kepada pers dalam bertugas. Jurnalis tidak salah, kalau tidak sesuai fakta dan berita sebuah media tidak berimbang, ada mekanisme hak jawab dan wartawan juga punya hak koreksi atas sebuah karya jurnalistik," ujar Adrian.

Saat ini, kata Adrian, 'kalahnya' media mainstream dengan media sosial seperti musim batu akik dulu. "Hari ini kondisinya kalah dari media sosial dan media abal-abal, tapi saya melihat fenomena ini seperti booming batu akik," urainya.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: