41 Walinagari di Dharmasraya Dilantik, St Riska: Jalankan Tugas dengan Profesional

VALORAnews -- Pemkab Dharmasraya melantik 41 walinagari hasil Pilwana serentak 2016, Kamis (8/12/2016). Pelantikan yang digelar di bawah tenda berkapasitas 5 ribu orang ini, dikemas apik oleh kolaborasi Bagian Humas dan Protokol, Bagian Tata Pemerintahan serta Bagian Umum dan Perlengkapan di bawah kendali Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Irsyad.

Prosesi besar ini diselenggarakan, untuk menunjukkan betapa Pemkab Dharmasraya menempatkan pemerintahan nagari sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak untuk membangun daerah dan ujung tombak dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

"Tanpa peran walinagari yang profesional dan pemerintahan nagari yang kuat, sulit bagi kita untuk mencapai visi dan misi daerah," ujar Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam sambutannya usai acara pengambilan sumpah dan pelantikan 41 walinagari itu.

Di antara 41 walinagari yang dilantik, tiga orang di antaranya sudah untuk yang ketiga kalinya. Mereka adalah H Rasul Hamidi Dt Saridano, Walinagari Sungai Rumbai yang notabene ayahanda Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, H Narin Imam Walinagari Sungai Langkok dan Syafrizal, Walinagari Tiumang.

Baca juga: Calon Tunggal Tetap Jalani Pengundian Nomor Urut, Menang Pilkada jika Raih 50 Persen Lebih Suara Sah

Dari status perkawinan, ada dua walinagari yang masih berstatus lajang, yaitu Walinagari Banai dan Walinagari Muaro Sopan. Pada umumnya, walinagari yang dilantik masih berusia muda dan bergelar sarjana.

Sementara, Wakil Gubernur Sumatera Barat, H Nasril Abit mengatakan, walinagari jangan merasa bukan bagian dari pemerintahan. Walinagari adalah ujung tombak pemerintahan di Sumatera Barat. Oleh karena itu walinagari harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya.

Dikatakan, walinagari yang profesional adalah walinagari yang tidak mau mempermainkan masyarakatnya, jika berurusan. Kemudan, dia tidak mau melakukan pungutan liar tanpa ada dasar hukum yang jelas. Dan dia juga harus profesional mengelola keuangan nagari dan profesional melaksanakan pembangunan nagari.

"Dengan walinagari yang profesional, maka pemerintahan Sumatera Barat akan makin dicintai rakyatnya," ungkap Nasrul Abit yang juga mantan bupati Pesisir Selatan dua periode itu.

Baca juga: Pilkada Dharmasraya, PKS dan Partai Nasdem Batalkan Pengusulan Adi Gunawan-Romi Siska Putra

Selain itu, St Risk berpesan ke walinagari yang baru saja dilantik, untuk bekerja secara baik dan selalu berkoordinasi dengan unsur terkait yang ada di nagari seperti Bamus dan unsur terkait lainnya. Untuk menunjang dan membantu kelancaran proses pembangunan, Bupati Sutan Riska meminta kepada seluruh walinagari agar dapat ke depannya lunas 100 persen dalam iuran PBB. (rls/kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: