Pelanggan PDAM Padang Pertanyakan MoU Biaya Administrasi jika Bayar dengan Pihak Ketiga

VALORAnews - Sidang sengketa informasi publik dengan agenda pemeriksaan awal antara pemohon Daniel St Makmur dengan termohon badan publik, PDAM Padang, digelar di Komisi Informasi (KI) Sumbar, Senin (28/11/2016).

Sidang yang dipimpin ketua Majelis Komisioner KI Sumbar, Arfitriati menggali beberapa syarat formil. Seperti, kompetensi KI Sumbar, legal standing para pihak dan batas waktu pengajuan sengketa ke KI Sumbar.

Sengketa ini diajukan ke KI Sumbar karena permohonan informasi publik pemohon soal kerjasama PDAM Padang dengan PT Bank Bukopin.

"Saya minta salinan kerjasama PDAM Padang dengan Bank Bukopin. Namun, tidak diberikan oleh PDAM. Padahal, tahapan permohonan informasi sudah sesuai mekanisme UU 14 Tahun 2014," ujar Daniel dalam sidang yang dipimpin Arfitriati didampingi dua anggota Majelis Komisioner, Yurnaldi dan Adrian Tuswandi, di ruang sidang KI Sumbar.

Baca juga: KETERBUKAAN INFORMASI Badan Publik di Pessel Kembali Diuji

Soal dokumen kerjasama seperti dimintakan Daniel, menurut Direktur Umum PDAM Padang, Hendra Pebrizal didampingi Staf Ahli PDAM Padang Edwar, pemohon dinilai salah alamat.

"Pemohon seharusnya meminta dokumen itu ke pihak Bank Bukopin sebagai pihak ketiga yang bekerjasama dengan PDAM Padang," ujar Hendra.

Sedangkan Edward memastikan, adanya pembayaran tagihan lewat pihak ketiga adalah bagian peningkatan mutu layanan pada 100 ribu lebih pelangggan di Padang.

"Itu hanya memberikan kemudahan layanan dan itu tidak memaksa pelanggan harus bayar ke pihak ketiga. PDAM masih tetap membuka pelayanan di kantor PDAM dan sembilan unit kantor PDAM di Padang, adanya layanan dengan pihak ketiga sebagai inovasi PDAM memanfaatkan kemajuan teknologi," ujar Edward.

Baca juga: KOMISI INFORMASI Sumbar Monitoring ke Linggo Sari Baganti

Pastinya lagi, ada keleluasaan kepada pelanggan PDAM. "Tidak ada paksaan, tidak mau ke biaya tambahan di pihak ketiga, pelanggan bisa membayar ke PDAM tanpa biaya tambahan. Tidak ada paksaan," ujarnya Edward.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: