Irfendi Terima Penghargaan National Procurement Award

Sabtu, 05 November 2016, 19:14 WIB | Wisata | Kab. Lima Puluh Kota
Irfendi Terima Penghargaan National Procurement Award
Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi menerima penghargaan National Procurement Award 2016 dari Kepala LKPP Republik Indonesia, Agus Prabowo di Jakarta, Kamis (3/11/2016). (humas)
VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

Menurutnya, Pemkab Limapuluh Kota ke depan akan terus meningkatkan standar sistem manajemen pengamanan informasi LPSE. Caranya antara lain dengan penambahan fitur, peningkatan kapasitas server, hingga peningkatan keamanan informasi.

"Kita akan terus menyokong LPSE demi terwujudnnya pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik yang bersih transparan dan akuntabel," yakin Irfendi.

Irfendi berharap kepada seluruh aparatur yang mengelola LPSE di daerahnya untuk terus memberikan dan menyajikan yang terbaik. Ia juga berjanji akan mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di daerah ini.

Baca juga: HJK Limapuluh Kota ke-183, Mahyeldi Bagikan Kunci Sukses Penyelenggaraan Pembangunan dan Pemerintahan

"LPSE akan kita pantau terus. Dengan adanya penghargaan bukan berarti kita puas dan membiarkan LPSE tidak terawasi," tuntas Irfendi sembari mengingatkan tidak mau cepat puas karena cepat puas merupakan salahsatu godaan dalam bekerja.

Sementara, Kepala LKPP RI Agus Prabowo mengapresiasi LPSE yang memiliki komitmen tinggi dalam menyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui layanan pengadaaan secara elektronik. Ia menyebut, hingga kini belum semua LPSE yang mampu memenuhi 17 standarisasi yang ditetapkan LKPP Republik Indonesia.

LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah. LPSE sendiri mengoperasikan sistem e-procurement bernama SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) yang dikembangkan oleh LKPP.

Dikatakan, sebelum memberikan penghargaan, LKPP sudah mengecek sejumlah item standarisasi pelaksanaan LPSE daerah ini. Item itu antara lain kebijakan layanan, standar pengorganisasian layanan, standar pengelolaan asset, standar pengelolaan resiko, standar pengelolaan layanan help desk, standar pengelolaan perubahan, standar pengelolaan perubahan, standar pengelolaan kapasitas, standar pengelolaan sumberdaya manusia dan lainnya. (rls/kyo)

Halaman:
1 2
TANGGAPAN MASYARAKAT TENTANG CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PILKADA SERENTAK 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: