Sejumlah Saksi Dimintai Keterangan Polres Limapuluh Kota Terkait Karhutla

VALORAnews - Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto mengatakan, jajarannya bersama BPBD, TNI dan berbagai pihak lainnya, telah berupaya melakukan upaya pemadaman secara manual di kawasan perbukitan Harau. Namun, untuk wilayah puncak perbukitan, tidak mampu dijangkau dan membutuhkan bantuan helikopter.

"Kasus kebakaran ini belum bisa dikatakan terbakar atau dibakar. Sebab, hingga kini perkaranya masih dalam penyelidikan. Untuk menjawab apakah ada unsur pidana atau kesengajaannya dalam peristiwa kebakaran ini, kami telah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan terhadap sejumlah orang yang diduga mengetahui kejadian," papar AKBP Bagus, di posko Pemadaman Kebakaran Hutan Provinsi Sumatera Barat, di GOR Singa Harau, Rabu (11/10/2016).

Dia berharap, pemanggilan itu mampu membuat penjeraan terhadap masyarakat, agar tidak melakukan pembakaran yang akan mengakibatkan kerugian.

Menjawab wartawan tentang ancaman pembakaran hutan, Zulmi dari KSDA Sumbar menjelaskan, sanksi 10 tahun penjara dan denda mencapai Rp500 juta, menanti para pelaku pembakaran.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Di kesempatan itu, Seksi Bisop Lanud Padang, Lettu Sucipto Wiranto ikut menerangkan proses water bombing dengan menggunakan helikopter. Ia mengakui upaya pemadaman di wilayah perbukitan Harau bukan hal mudah.

"Water bombing di kawasan perbukitan ini berbeda dengan pemadaman di Riau yang relatif datar. Apalagi di Lembah Harau atau di kawasan Taram yang titik apinya berada di celah antar dua bukit," ujar Lettu Sucipto.

Ikut hadir dalam acara itu Sekdakab Limapuluh Kota Yendro Tomas, pihak BPBD Sumbar dan Kabupaten Limapuluh Kota, Pihak Dinas Kehutanan, KSDA dan sejumlah pihak terkait lainnya. (rls)

Penulis:
Editor:
Sumber: