Bupati Sutan Riska Teken Komitmen Bersama KPK

Kamis, 25 Agustus 2016, 00:24 WIB | Wisata | Kab. Dharmasraya
Bupati Sutan Riska Teken Komitmen Bersama KPK
Bupati Dharmasraya, St Riska Tuanku Kerajaan (dua dari kanan), menandatangani pengembangan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik, Rabu (24/8/2016) di Padang bersama sejumlah kepala daerah lainnya di Sumbar. (humas)

VALORAnews - Langkah bupati termuda Sutan Riska Tuanku Kerajaan dalam memberantas korupsi tak perlu diragukan. Dia adalah satu-satunya kepala daerah di Sumbar yang meneken komitmen keterbukaan informasi publik bersama Komisi Informasi. Malah seluruh pimpinan SKPD juga sudah membubuhkan tandatangan dihadapan bupati berdarah biru itu.

Belakangan, sejumlah nagari juga didorong untuk melakukan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan dana desa. Keterbukaan informasi publik itu merupakan bagian dari upaya untuk mencegah dan membangun budaya anti korupsi.

Upaya pencegahan korupsi di Bumi Cati Nan Tigo ini tidak cukup sampai di situ. Bersama bupati dan walikota se Sumatera Barat, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembangkan tatakelola pemerintahan berbasis elektronik.

Upaya ini akan menutup lebih rapat peluang penyimpangan dan kesewenangan aparatur pemerintah yang diyakini bakal menekan lebih kuat aksi tindak pidana korupsi. "Melalui tatakelola pemerintahan berbasis elektronik, peluang pemberian gratifikasi akan sangat kecil. Tidak ada kesewenagan dan penyalahgunaan jabatan," ungkap raja muda.

Baca juga: Unik! Pengantin Pria Dipakaikan Suntiang Minang, Hanya Ada di Kabupaten Ini, Ternyata Begini Sejarahnya

Sementara, Wakil Pimpinan KPK, Aleksander Marwata saat berada di Padang, Rabu (24/8/2016), juga menyempatkan menandatangani komitmen pengendalian gratifikasi bersama Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan seluruh Bupati dan Walikota se Sumatera Barat. Dengan komitmen tertulis itu, praktek korupsi di kabupaten berjuluk petrodolar ini akan disirnakan.

Dengan menekan dan menutup rapat peluang korupsi di kabupaten yang tahun depan berusia 13 tahun itu bisa lebih meningkatkan kinerjanya dalam melayani rakyat menuju kabupaten mandiri dan berbudaya. (adr)

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: