Rancak Transparansi Ini

VALORAnews - Lepas dari jerat hukum dan tumbuh kepercayaan masyarakat, jawabannya adalah semangat keterbukaan.

"Masyarakat pasti curiga, jadi bahan gunjingan dan olok-olokan antara mereka, kalau pemimpin pemerintahannya tidak terbuka atau istilahnya transparan," ujar Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsu Rizal, saat penilaian badan publik hari kedua di Kantor Kepala Desa Batu Tanjung, Kota Sawahlunto, Jumat (22/7/2016).

Apalagi dana melimpah dikelola pemerintahan desa lewat program Kementerian Desa yaitu Dana Desa, jika kepala desa tidak transparan, pasti akan menimbulkan kecemburuan bahkan bisa menjerumuskan kepala desa ke penjara.

"Rancak transparansi ko (ini-red), lihat bagaimana kegunaan uang desa dipajang di dinding pengumuman termasuk peruntukan dan realisasinya. Semua mata bisa melihatnya, ini bentuk keterbukaan informasi publik yang manfaatnya menghindari jerat hukum dan gunjingan warga," ujar Syamsu Rizal didampingi dua komisioner, Adrian dan Sondri.

Baca juga: 5 Komisioner KI Sumbar Dilantik, Gubernur Ingatkan Soal Disinformasi dan Missinformasi

Menurut Kepala Desa Batu Tanjung, Marwan, keterbukaan informasi menjadi keharusan, bahkan pengelolaan dana desa harus menjadi informasi publik.

"Semangat dana desa oleh pak Menteri Desa adalah transparansi, tidak mungkin dana desa ditutupi bisa dilaporkan ke Pak Menteri kita," ujar Marwan.

Sehingga, Marwan tidak risih apa realisasi pembangunan dan dana di Batu Tanjung di-publish ke warganya.

"Kalau kita satu kepentingan dalam mengelola dana desa sesuai ketentuan UU Desa dan aturan menteri, buat apa ditutup-tutupi, buka saja biar warga tahu," ujar Marwan.

Baca juga: DPRD Sumbar Umumkan 5 Anggota Komisi Informasi Terpilih, 3 Orang Alumni Ilmu Politik FISIP Unand

Menurut Marwan, banyak desa di Sawahlunto belum bisa memaksimalkan lewat portal. "Kendalanya, terkait jaringan internet banyak desa belum maksimal jaringan, sehingga untuk informasi publik lewat portal belum bisa dilakukan," terangnya.

Penulis:
Editor:
Sumber: