MenPAN-RB Larang PNS Bermain Pokemon Go, Gubernur akan Sidak
VALORAnews - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno sependapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi, terkait larangan bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah.
"Saya setuju dengan edaran Menteri PAN-RB. Kalau orang main game apapun ketika waktu kerja, pasti tidak baik," kata Irwan saat dihubungi melalui pesan singkat, Kamis (21/7/2016) di Padang.
Bahkan, gubernur juga berencana untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya. Tujuannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bermain game virtual tersebut saat jam kerja. "Bisa. Nanti kita lakukan sidak," sebutnya.
Sebelumnya, Kementerian PAN-RB menerbitkan surat edaran tentang larangan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) bermain game virtual berbasis global positioning system (GPS) di lingkungan instansi pemerintah.
Baca juga: Tarhib Ramadhan Bersama Forum Silaturahim Majelis Taklim, Nevi: Jaga Keikhlasan Siang dan Malam
Edaran ini dikeluarkan karena maraknya game virtual berbasis GPS, seperti Pokemon Go. Bahkan, akhir-akhir ini menjadi perhatian Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi. Tujuannya, sebagai bentuk kewaspadaan nasional dan mengantisipasi timbulnya potensi kerawanan di bidang keamanan dan kerahasiaan instalasi pemerintah.
Dalam Surat Edaran Menteri PANRB No:B/2555/M.PANRB/07/2016, tanggal 20 Juli 2016, Menteri PAN-RB secara tegas memberitahukan kepada seluruh pimpinan di satuan kerja masing-masing untuk melarang para aparatur sipil negara bermain game virtual berbasis GPS di lingkungan instansi pemerintah.
Dalam surat edaran ini, Menteri Yuddy juga meminta agar para pejabat pembina kepegawaian di masing-masing-masing satuan kerja untuk melakukan pemantauan dalam pelaksanaannya.
"Saat ini kita melakukan tindakan preventif untuk menjaga keamanan dan rahasia negara. Tentunya para aparatur negara mengerti karena kita tidak mungkin membahayakan stabilitas negara untuk resiko sekecil apapun. Untuk itu para aparatur negara dapat mengayomi larangan untuk bermain game virtual berbasis GPS di seluruh lingkungan instansi pemerintah," ujar Menteri Yuddy. (dal)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro