Kekurangan Dana Pilkada Sumbar Tak Menunggu Pengesahan Perubahan APBD

VALORAnews - Pemprov Sumbar melakukan penghematan secara ketat, terhadap sejumlah anggaran yang diusulkan KPU untuk membiayai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2015. Penghematan itu dilakukan terhadap sejumlah item kegiatan, yang memungkinkan untuk dihemat.

"Untuk kekurangan dana penyelenggaraan pilkada, kita akan menggunakan dana yang tersedia, dengan payung hukum peraturan gubernur, mendahului pembahasan perubahan APBD Sumbar 2015," ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Rabu (13/5/2015) disela-sela penandatanganan MoU pendanaan Pilkada serentak 2015 di gubernuran.

Diketahui, alokasi anggaran Pilkada yang diakomodir dalam APBD Sumbar 2015 sebesar Rp45 miliar dari yang dibutuhkan sebesar Rp98 miliar. Setelah UU No 8 Tahun 2015 disetujui, timbul kewajiban baru bagi KPU untuk menyediakan anggaran untuk pembiayaan kampanye kandidat kepala daerah. (Baca: Gubernur: Segera Tindaklanjuti MoU dengan Penandatanganan NPHD)

Setelah dihitung KPU, maka anggaran Pilkada Sumbar membengkak jadi Rp168 miliar lebih. Dimana, Rp70 miliar di antaranya merupakan dana yang akan digunakan menyosialisasikan para calon kepala daerah hingga ke pelosok negeri, dengan berbagai bentuk alat peraga kampanye berupa baliho, leaflet, pamflet dan brosur.

Baca juga: Tarhib Ramadhan Bersama Forum Silaturahim Majelis Taklim, Nevi: Jaga Keikhlasan Siang dan Malam

Melihat begitu besarnya dana yang dibutuhkan untuk pesta demokrasi itu, Irwan Prayitno mengaku berat hati, mengalokasikan anggaran kebutuhan pilkada serentak yang secara nasional digelar di 9 provinsi dan 269 kabupaten/kota.

Irwan pun membandingkan kebutuhan pilkada sebesar Rp169 miliar dengan pembangunan kantor LKAAM Sumbar yang hanya membutuhkan Rp11 miliar. "Dana pilkada itu, bisa membangun 16 buah gedung seperti LKAAM Sumbar yang baru diresmikan beberapa waktu lalu. Makanya saya menekankan pada penyelenggara pilkada, untuk melakukan penghematan dan efesiensi sebagaimana jadi garisan pemerintah pusat," ungkap Irwan.

Untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya mendukung pelaksanaan tahapan pilkada, Irwan mengungkapkan, tidak melakukan pemotongan sedikit pun. "Kita memangkas anggaran yang memang memungkinkan untuk dikurangi baik secara volume maupun kuantitas," ungkap Irwan. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: