Rakor dengan Eselon. Wabup: SKPD Diminta Maksimalkan Lobi

VALORAnews - Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat memaksimalkan fungsi tim lobi serta etos kerja bersama lembaga legislatif, pemprov maupun Kementrian Pusat. Hal itu sebagai penunjang hasil kerja pemerintah daerah, baik dalam penyusunan anggaran atau pelaksanaan program kegiatan.

"Kita, lembaga eksekutif, harusnya jadi kunci sekaligus motor penggerak program dan anggaran daerah ini. Makanya, saya minta, perangkat kerja harus aktif memaksimalkan upaya lobi dengan legislatif, maupun eksekutif di provinsi dan pusat," sebut Ferizal saat memberi arahan dalam Rapat Koordinasi bersama para pejabat Eselon II, III dan IV di aula kantor bupati setempat, Senin (18/4/2016).

Selain Ferizal Ridwan, rakor tersebut juga diikuti Asisten III, Iryanis, Kepala Inspektorat Kasman Kasim, Kepala BKD Indra Nazwar, Sekretaris Dewan, Desri, serta banyak pejabat eselon II lainnya. Ferizal mengatakan, upaya lobi yang ia maksud, seperti dalam rapat kerja terkait pembahasan Rancangan Kegiatan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun penyusunan anggaran (APBD).

Perangkat kerja di SKPD, selama ini dinilai lemah melakukan tatanan lobi dengan DPRD. Sehingga, anggaran yang ditetapkan TAPD-Banggar, kerap tidak sesuai dengan rencana kerja, yang sudah dirancang eksekutif.

Baca juga: Ranperda RPJPD 2025-2045 masih di Kemenkuham, DPRD Limapuluh Kota Konsultasi ke DPRD Sumbar

Sebab, tidak sedikit anggaran kegiatan yang sudah disusun, kemudian dipangkas, karena tim lobi SKPD tidak mampu meyakinkan DPRD.

Kepada pejabat eselon II, III dan IV, Wabup sempat memberi berbagai arahan soal mekanisme lobi kepada DPRD. "Utamakan lobi, secara aktif dimana saja. Bangunlah inofasi, bagaimana cara meyakinkan rekan kerja kita. Jika ada program prioritas, jelaskan dan beri pemahaman, jika perlu bikin MoU, selalu ajak serta DPRD," sebutnya.

Para kepala SKPD, lanjutnya, harus berani mengambil sikap yang diperlukan, supaya tujuan dari rancangan kerja yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Perangkat kerja dituntut harus menguasai data. Arahan terkait memaksimalkan upaya lobi dengan DPRD dan eksekutif Pemprov dan Pusat disampaikannya, setelah mendengar pemaparan Sekretaris Dewan (Sekwan), Desri.

Di hadapan Ferizal, Sekwan sebelumnya menyampaikan, berbagai masalah yang masih sering terjadi antara legislatif dan eksekutif. Kendati secara administrasi berjalan dengan baik, namun, Desri melaporkan, kalau anggota DPRD masih kerap mengeluh soal kehadiran Kepala Dinas dalam setiap agenda rapat kerja, semisal dalam rapat komisi atau paripurna.

Baca juga: Gubernur Sumbar Minta Wali Nagari Gunung Malintang Buat Laporan Detail Alek Bakajang, Ini Sebabnya

Berbagai rekomendasi DPRD baik di tingkat fraksi, komisi atau Banggar, juga kerap tidak ditindaklanjuti dinas terkait. Selain meminta memaksimalkan tim lobi, Ferizal juga meminta, masing-masing SKPD dan perangkat kerja di sekretariat Pemkab, menertibkan administrasi dan data. Di samping itu, juga memahami aturan hukum ketika merancang kegiatan.

Penulis:
Editor:
Sumber: