Teken MoU KIP, Syamsu Rizal; Muhammadiyah yang Pertama di Indonesia
VALORAnews - Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsu Rizal memastikan, untuk organisasi kemasyarakatan, Muhammadyah yang pertama melakukan nota kesepahaman keterbukaan informasi publik.
"Muhammadiyah organisasi ummat terbesar di Sumbar. Dengan ada kesepahaman ini, kerja kami menyosialisasikan keterbukaan informasi ke masyarakat semakin mudah. Muhammadiyah pertama meneken MoU keterbukaan informasi publik, baik di Sumbar maupun di Indonesia," ujar Syamsu Rizal didampingi dua komisioner Sondri dan Adrian, disela-sela pengukuhan pengurus PW Muhammadyah, Minggu (10/4/2016) di Gedung Nasional Batusangkar.
Untuk memperkuat keterbukaan informasi, tambah Adrian, pimpinan Muhammadyah harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) atau nama lain yang ditetapkan untuk itu.
"Ormas Muhammadyah menurut UU No 14 Tahun 2008, merupakan badan publik non pemerintah dan memiliki legal standing dalam penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi," ujar Adrian.
Baca juga: Sumbar Targetkan Indeks SAKIP Predikat A, Sekda: Patuhi 10 Rekomendasi Kemenpan RB
Adanya nota keselahaman ini, menurut Adrian, sangat strategis. "Era keterbukaan ini, tentu apapun bentuk organisasi publik baik pemerintah maupun non pemerintah, harus transparan. Menuju itu, mesti ada keterbukaan informasi publik sehingga akuntabel dan profesional sekaligus," ujarnya.(rls)
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Libur Lebaran 2024, Program Desa Wisata Dongkrak Angka Kunjungan Wisatawan
- Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat ala Pemprov Sumbar Patut Dikembangkan
- Libur Lebaran Berjalan Kondusif, Mahyeldi: 52 Kepala OPD se-Sumbar Rutin Melaporkan Kondisi Terakhir
- Ini Prakiraan Cuaca di 4 Objek Wisata Pantai Unggulan di Sumbar dari Sabtu Pagi hingga Sore
- BI Sumbar Fungsikan De Javasche Bank jadi Gedung Memorabilia, Pertama di Luar Pulau Jawa
Libur Lebaran 2024, Tingkat Hunian Hotel Naik 100 Persen
Wisata - 21 April 2024