Teken MoU KIP, Syamsu Rizal; Muhammadiyah yang Pertama di Indonesia

Senin, 11 April 2016, 10:33 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat
Teken MoU KIP, Syamsu Rizal; Muhammadiyah yang Pertama di Indonesia
Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal bersama Syofwan Karim (ketua PW Muhammadiyah) menandatangani MoU tentang Keterbukaan Informasi Publik, Minggu (10/4/2016) di Gedung Nasional Batusangkar. (istimewa)

VALORAnews - Ketua Komisi Informasi Sumbar, Syamsu Rizal memastikan, untuk organisasi kemasyarakatan, Muhammadyah yang pertama melakukan nota kesepahaman keterbukaan informasi publik.

"Muhammadiyah organisasi ummat terbesar di Sumbar. Dengan ada kesepahaman ini, kerja kami menyosialisasikan keterbukaan informasi ke masyarakat semakin mudah. Muhammadiyah pertama meneken MoU keterbukaan informasi publik, baik di Sumbar maupun di Indonesia," ujar Syamsu Rizal didampingi dua komisioner Sondri dan Adrian, disela-sela pengukuhan pengurus PW Muhammadyah, Minggu (10/4/2016) di Gedung Nasional Batusangkar.

Untuk memperkuat keterbukaan informasi, tambah Adrian, pimpinan Muhammadyah harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) atau nama lain yang ditetapkan untuk itu.

"Ormas Muhammadyah menurut UU No 14 Tahun 2008, merupakan badan publik non pemerintah dan memiliki legal standing dalam penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi," ujar Adrian.

Baca juga: Reses Dapil, Albert Hendra Lukman Jemput Aspirasi Penerima KIP dan PIP di Kota Padang

Adanya nota keselahaman ini, menurut Adrian, sangat strategis. "Era keterbukaan ini, tentu apapun bentuk organisasi publik baik pemerintah maupun non pemerintah, harus transparan. Menuju itu, mesti ada keterbukaan informasi publik sehingga akuntabel dan profesional sekaligus," ujarnya.(rls)

IKLAN NOMOR URUT PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMBAR PEMILIHAN 2024

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan:
IKLAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADANG PEMILIHAN SERENTAK 2024
IKLAN TOLAK POLITIK UANG PEMILIHAN SERENTAK 2024 KPU SUMBAR
IKLAN SOSIALISASI NOMOR URUT CALON BUPATI-WAKIL BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI