Nominal Dana Desa Besar: Syamsu Rizal: Ini Sorotan Banyak Pihak

VALORAnews - Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Syamsu Rizal mengatakan, aparatur di pemerintahan nagari maupun aparatur sipil yang bersinggungan dengan pengelolaan dana nagari (dana desa) mencoba tertutup atau kongkalingkong dalam pengelolaan uang negara tersebut, akan dinanti jeratan hukum nantinya.

"Begitu besarnya dana yang dikelola nagari atau desa sekarang, jadi sorotan semua pihak," ujar Syamsu Rizal saat bersilaturahim sekaligus membicarakan keterbukaan informasi publik di pemerintahan nagari dengan Kepala BPM Sumbar, Syafrizal, Senin (7/3/2016) di Padang.

Selain Komisi Informasi Sumbar yang menyoal keterbukaan informasi publik, kata Syamsu Rizal, dana desa itu juga disorot BPK dan aparatur penegak hukum. (Baca: Keterbukaan Pengelolaan Dana Desa: Syafrizal: Ini Gagasan Penting)

"Kunci selamat dari jerat hukum pengelolaan dana desa adalah membuka informasi penggunaan dana desa tersebut," ujar Syamsu Rizal, dikutip dari siaran pers yang diterima.

Baca juga: KETERBUKAAN INFORMASI Badan Publik di Pessel Kembali Diuji

Syamsu Rizal berharap, BPM Sumbar menginisiasi pemerintahan nagari terbuka informasi berbasis UU 14 Tahun 2008.

"Kami yakin, BPM dengan Pak Syafrizal Ucok, komit dan konsisten atas keterbukaan informasi publik," ujar Syamsu Rizal didampingi dua komisioner KI Sumbar, Sondri dan Adrian.

Di kesempatan pertemuan, Syamsu Rizal juga menyatakan, untuk pemeringkatan badan publik tentang keterbukaan informasi publik, pemerintahan nagari termasuk kelompok penilaian tersendiri.

"Tahun ini, nagari termasuk kelompok penilaian dan KI Sumbar akan mencari Nagari Transparan dan saat penyerahannya nanti, kita harapkan Pak Menteri Desa," ujar Syamsu Rizal. (kyo)

Baca juga: KOMISI INFORMASI Sumbar Visitasi 7 Badan Publik di Pessel

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: