Bakal Ditugaskan di Komisi III, Nurnas: Potensi PAD Sumbar harus Terus Digali

VALORAnews - Meski baru akan dikukuhkan sebagai anggota DPRD Sumbar pengganti antar waktu (PAW), Kamis (28/1/2016) besok, HM Nurnas mengaku, telah mengetahui akan ditugaskan fraksi tempatnya bernaung, Fraksi Partai Demokrat, di Komisi III yang membidangi masalah keuangan.

"Periode 2009-2014, saya lebih banyak bertugas di Komisi III yang waktu itu membidangi persoalan pembangunan. Tugas di Komisi III periode 2014-2019 ini, sangat strategis karena akan men-support terujudnya RPJP Sumbar 2025, yang dirumuskan dimasa kepemimpinan Gamawan Fauzi dulu, terwujudnya masyarakat Sumbar yang Madani dan Sejahtera," terang Nurnas, Rabu (27/1/2016), disela-sela gladi resik PAW di ruang sidang utama DPRD Sumbar.

Selain itu, terang Nurnas, Komisi III juga strategis seiring mulai diberlakukannya masyarakat ekonomi Asean (MEA) pada awal Januari 2016 lalu. Selain itu, visi-misi gubernur terpilih, masih harus kembali ditelaah, apakah telah sesuai dengan Perda RPJP Sumbar 2005-2025.

"Saya melihat, bidang pertanian masih jadi persoalan tersendiri. Di satu sisi, kita selalu menyatakan bahwa Sumbar itu merupakan daerah agraris dimana 60 persen penduduknya adalah petani. Sementara, dalam visi dan misi gubernur Sumbar terpilih, faktu itu masih belum tergambar jelas," tegas Nurnas seputar agenda besar yang akan dijalankannya dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat.

Baca juga: Komisi V DPRD Sumbar Kembali Matangkan Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah

Kemudian terkait dengan persoalan pariwisata. "Sumbar masih belum tegas memposisikan dirinya, pariwisata jenis apa yang akan dikembangkan. Periode sebelumnya, telah ditetapkan tiga daerah sebagai daerah percontohan yakni Padang, Padangpariaman dan Sawahlunto. Hanya Kota Sawahlunto yang relatif berhasil," terang Nurnas.

Selain itu, terang Nurnas, persoalan kewenangan harus segera dipecahkan, dalam mempercepat proses pembangunan di Sumbar. "Di banyak kesempatan, saya selalu mengatakan bahwa Bappeda itu adalah ketua-nya SKPD baik itu di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Di Bappeda itu lah digodok berbagai rencana strategis pembangunan yang terintegrasi dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tapi, hal itu masih belum berjalan optimal hingga sekarang," terang Nurnas.

Selain itu, Nurnas juga menyorot persoalan kelembagaan masing-masing SKPD yang tak begitu singkron antara provinsi dengan kabupaten/kota. Sehingga, banyak program yang digagas di tingkat provinsi, sulit dilaksanakan di tingkat bawahnya.

"Rakyat provinsi itu tak ada. Yang punya rakyat itu berada di kabupaten/kota. Misalnya persoalan pertanian. Di provinsi, kelembagaannya berada pada satu unit kerja. Sementara, ditingkat kota/kabupaten, kelembagaannya bergabung dengan yang sejenis. Sehingga, daerah kekurangan SDM untuk mengeksekusi program milik provinsi. Akhirnya, ekonomi tak bergerak dan pada akhirnya mengganggu potensi pendapatan daerah," terang Nurnas.

Baca juga: 75 WRSE Ikuti Pelatihan Pembuatan Kue Angkatan IX, Supardi: Jadilah Motor Penggerak Ekonomi Payakumbuh

"Tak mungkin, pendapatan asli daerah (PAD) Sumbar, selalu ditopang dari pajak kendaraan bermotor. Usaha ekonomi produktif harus ditumbuhkan agar tumbuh sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah. Inilah fokus perjuangan saya di Komisi III nanti," tambahnya. (kyo)

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: