DPRD Bukittingi Ikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Ini Proyek yang jadi Incaran KPK

Jumat, 25 Oktober 2024, 23:33 WIB | Kabar Daerah | Kota Bukittinggi

VISI MISI CALON GUBERNUR SUMBAR PILKADA SERENTAK 2024

BUKITTINGGI (24/10/2024) - Pjs Wali Kota Bukittinggi, Hani Syopiar Rustam menegaskan, pencegahan tindak pidana korupsi butuh pemahaman dan komitmen bersama.

Yakni, bagaimana titik rawan korupsi dapat diketahui dan bisa dicegah sebelum terjadi, khususnya di lingkungan Pemko Bukittinggi, baik di eksekutif maupun legislatif.

"Mari kita pahami, laksanakan dan konsisten untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Kita perlu pahami bersama, bagaimana prinsip pengelolaan keuangan pusat dan daerah dan kita juga butuh solusi untuk tidak terjebak dalam komponen korupsi," ungkap Hani.

Hal itu dikatakan Hani usai mengikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Anggota DPRD Bukittinggi periode 2024-2029.

Sosialisasi yang juga diikuti jajaran Pemko Bukittinggi itu, diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis.

Selain itu, kata Hani, anggota DPRD berperan strategis dalam pemerintahan daerah.

"Jadi, logis melibatkan wakil rakyat dalam upaya pemberantasan korupsi. Alasannya, anggota DPRD memiliki legitimasi dan dapat mempengaruhi kebijakan publik serta alokasi anggaran," terangnya.

"Ini memungkinkan mereka untuk mendorong kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel," kata Hani Rustam seraya menambahkan, dengan mengajak anggota DPRD untuk terlibat, upaya pemberantasan korupsi jadi lebih menyeluruh dan terintegrasi, sehingga peluang suksesnya pun lebih besar.

Sementara, Direktur Monitoring Korsup Wilayah I KPK, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo menyampaikan, pemberantasan termasuk pencegahan dan penindakan korupsi yang efektif, memerlukan sinergi dan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan bahkan seluruh komponen bangsa.

Halaman:

1 2 Selanjutnya

Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: