DPRD Bukittingi Ikuti Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Ini Proyek yang jadi Incaran KPK
"Ada sejumlah titik rawan korupsi di pemerintah daerah, di antaranya; pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, proses penegakan hukum, perizinan dan pelayanan publik," terangnya.
"Pokir yang tidak sah, dana aspirasi, meminta atau menerima hadiah pada proses perencanaan APBD, pengaturan jatah proyek APBD, pelaksanaan PBJ mark up, penurunan spek, gratifikasi, suap dan pemerasan," ungkapnya. (*)
Baca juga: DPRD Bukittinggi Sepakati KUA PPAS Tahun 2025, Belanja Daerah Disepakati Rp765,271 Miliar
Halaman:
1 2
Penulis: Hamriadi
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- Ini Alasan Warga Pulai Anak Air Pilih Erman-Heldo
- Pjs Wako Bukittinggi Temui Ditjen Bina Keuangan Daerah Pasca Ikuti Sosialisasi KPK
- Erman Safar Pastikan akan Tetap Urus Orang Susah Jika Terpilih di Periode Kedua
- 360 Pilar Pilar Sosial Bukittinggi Ikuti Pelatihan, Ini Pesan Pjs Wali Kota
- Erman Safar Paparkan Visi, Misi dan Program ke Warga Aua Kuning
