Ini Catatan Fraksi DPRD Sumbar Terhadap Perubahan APBD 2024

"Fraksi Partai Gerindra berharap ada langkah-langkah taktis dan strategis sebagai bentuk layanan kepada wajib pajak."

"Kami berpandangan bahwa para Wajib Pajak adalah pahlawan sesungguhnya dalam menggerakkan ekonomi daerah."

"Karena, dengan kesadaran mereka membayar setiap pajak, maka pembangunan daerah bisa bergerak."

"Dengan demikian, maka sudah seharusnya para wajib pajak ini mendapat pelayanan yang baik."

"Jangan sampai, mereka malah dibuat stress dengan layanan yang berbelit-belit saat hendak menunaikan kewajiban. Mohon tanggapan Saudara Gubernur terkait hal ini dan langkah apa yang dilakukan," tegas Mario.

Juru bicara Fraksi Partai Golkar, Sitti Izzati Aziz mengaku prihatin dengan kualitas Nota Pengantar Gubernur terhadap Rancangan Perubahan APBD Sumatera Barat 2024.

Menurut Sitti, nota pengantar gubernur yang sekarang ini, kualitasnya jauh menurun bila dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya.

"Sekarang ini, tidak ada dijelaskan kenapa terjadi kenaikan dan penurunan pendapatan maupun belanja. Terkesan Nota Penggantar Gubernur yang sekarang ini asal jadi atau untuk memenuhi persaratan tahapan dari pembahasan Rancangan Perubahan APBD tahun 2024 semata," tegas Sitti.

"Kedepannya kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan agar apa yang sudah baik untuk dapat dipertahankan bila perlu ditingkatkan lagi," tukas dia.

Juru bicara Fraksi PAN, Muzli M Nur menegaskan sikap fraksinya yang memahami terjadinya perubahan APBD Sumbar 2024.

"Asal konstitusional dan memiliki landasan empiris dan yuridis, tidak elok untuk dirintangi," terangnya.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: