7 Fraksi DPRD Sumbar Sepakati Perda PPA Tahun 2023, Kinerja Keuangan Dinilai Belum Maksimal

PADANG (1/7/2024) - Tujuh fraksi yang ada di DPRD Sumbar periode 2019-2024, sepakati Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPA) Tahun 2023, dalam rapat paripurna, Senin.

"Walaupun menyetujui, fraksi-fraksi juga memberikan catatan dan masukan yang perlu jadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat jadi lebih baik," ungkap Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar saat memimpin rapat paripurna.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekda Sumbar,Hansastri, Anggota DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis, pimpinan OPD, Forkopimda dan undangan lainnya.

Ditegaskan Irsyad Safar, Ranperda PPA merupakan sarana evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD.

Baca juga: DPRD Sumbar Gelar Rapat Kerja Pendapat Akhir Fraksi terhadap Ranperda Pemajuan Kebudayaan dan Ranperda Struktur Perangkat Daerah

Maka, pembahasan tidak hanya menyangkut pada aspek realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah atau SILPA.

"Kita juga membahas dengan mencakup aspek efektivitas, efisien, akuntabilitas serta capaian target kinerja program dan kegiatan yang dicapai," terangnya.

Dari pembahasan yang telah dilakukan Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD, terang dia, terlihat, kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2023 masih belum maksimal.

Kondisi ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan terutama PAD yang jadi indikator kinerja utama hanya sebesar Rp2,784 triliun atau 91.77 %.

Baca juga: DPRD Sumbar Batal Tetapkan Ranperda Pelayanan Mutu Kesehatan jadi Usul Prakarsa, Ini Penyebabnya

"Realisasi ini lebih rendah dari tahun 2022," ungkapnya.

Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber: