Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat ala Pemprov Sumbar Patut Dikembangkan
"Ada paket-paket kolaboratif yang tercipta setiap kali paara pelaku desa wisata bertemu pada kegiatan-kegiatan tersebut."
"Mereka sesungguhnya juga berkompetisi, tetapi sangat harmonis. Saya tidak pernah mendengar ada desa wisata satu yang menjelekan atau menjatuhkan desa wisata yang lain."
"Yang ada, adalah saling dukung. Ketika satu desa wisata ada ivent, pelaku desa wisata yang lain datang membantu. Itu jamak terjadi. Semua berkat seringnya pertemuan pada program-program yang dilaksanakan."
"Itu seperti bonus, karena pada dasarnya pertemuan itu sifatnya informal," sebut Fadhli.
Fadhli berharap, keseriusan Pemprov Sumbar dalam pengembangan desa wisata tidak berhenti. Meski secara nasional, pasca Pilpres 2024 lalu, ada kecemasan bahwa program desa wisata bisa jadi tidak lagi berlanjut.
Fadhli menangkap, ada semacam kecemasan dari para pelaku desa wisata, kebijakan dan program jadi berubah seiring suksesi yang terjadi di pucuk pimpinan di kementrian pariwisata.
"Kebijakan di zaman Pak Arif Yahya, berbeda dengan di zaman Pak Sandiaga Uno. Entah kedepannya bagaimana, itu kan masih pertanyaan," ungkap Fadhli.
"Tapi yang jelas, sekarang bagaimana sikap pemerintah daerah. Pemprov Sumbar menurut saya sudah cukup serius. Ini perlu diteruskan malah dikembangkan" tegasnya. (*)
Penulis: Al Imran
Editor: Mangindo Kayo
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro