Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan: Gubernur Sumbar Dukung Alih Kelola Program PNPM Mandiri Perkotaan

VALORAnews - Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengatakan, persoalan besar dan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk Provinsi Sumatera Barat adalah, masih tingginya persentase penduduk miskin. Data BPS per September 2014, jumlah penduduk miskin Sumatera Barat sebanyak 354.738 jiwa (6,89 persen).

"Berdasarkan Rencana Kerja pusat dan Pemprov Sumatera Barat, kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan yang perlu segera ditangani, khususnya di wilayah perkotaan yang sarat dengan permasalahannya," ungkap Irwan Prayitno dalam pidato sambutannya saat membuka Lokakarya Review PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Sumatera Barat, Senin (20/4/2015).

Salah satu ciri utama kondisi masyarakat miskin adalah terbatasnya aksesibilitas ke sarana dan prasarana dasar, yang ditandai dengan kualitas perumahan dan permukiman yang jauh dari standar kelayakan serta dibarengi dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini, menurut Irwan, ternyata belum sepenuhnya dapat menyelesaikan kemiskinan atau mengurangi jumlah penduduk miskin. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar stakeholder memandang, permasalahan kemiskinan tersebut hanya pada tataran gejala-gejala kemiskinan yang tampak semata. Sementara, kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensi, baik dimensi politik, sosial, ekonomi, budaya.

Baca juga: Tarhib Ramadhan Bersama Forum Silaturahim Majelis Taklim, Nevi: Jaga Keikhlasan Siang dan Malam

Berpijak dari kondisi tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan terobosan dalam menanggulangi kemiskinan dengan berbagai alternatif solusi pemecahan masalah, di antaranya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM pada dasarnya merupakan Program Payung (umbrella policy) untuk mensinergikan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Program PNPM Mandiri Perkotaan di Sumatera Barat, telah berjalan sektiar delapan tahun. Dana yang dikucurkan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari berbagai program baik reguler maupun program-program lanjutan sebagai stimulan sebanyak Rp374 miliar lebih.

Terdiri dari APBN sebesar Rp 277 miliar dan Rp97 miliar lebih sebagai bentuk sharing pemerintah kota/kabupaten (APBD). BLM tersebut telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan, yang secara garis besar terdiri dari kegiatan fisik/lingkungan, ekonomi dan sosial.

"Pada 2015 ini, kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Sumatera Barat masih dilaksanakan di 11 kota/kabupaten pada 35 kecamatan dengan 369 kelurahan/nagari," ungkap Irwan. (Baca juga: Sinergisitas jadi Kunci Keberhasilan Prakarsa 100-0-100)

Baca juga: Gubernur Sumbar Sampaikan Terimakasih untuk Irdinansyah Tarmizi: Zuldafri Darma Dilantik jadi Bupati Tanahdatar

Selain itu, Irwan mengungkapkan, Pemprov Sumbar mendukung sepenuhnya alih kelola program PNPM Mandiri Perkotaan, karena merupakan salah satu instrumen pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan dan merupakan amanat Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: