Harapan ke Wako Terpilih, Dt Pandak: Semoga Ramlan-Irwandi Dapat Atasi Masalah Bukittinggi

VALORAnews - Berbagai macam permasalahan yang dihadapi Kota Bukittinggi, di antaranya kemacetan, pedagang kaki lima (PKL). Bahkan, yang sangat fenomenal adalah banjir yang menghantui kota wisata ini setiap hujan turun.

Barang kali, sebagian orang mungkin merasa heran karena kota yang berada di dataran tinggi serta terdapatnya ngarai Sianok sedalam 100 meter itu bisa kebanjiran, tentu sesuatu hal mustahil kota Bukittinggi kebanjiran.

Pasca pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 dan dengan terpilihnya pasangan urut 4 Ramlan Nurmatias - Irwandi dari jalur perseorangan sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2015-2020, masyarakat menaruh harapan semoga semua masalah yang dihadapi kota Bukittinggi dapat teratasi.

Setidaknya harapan itu disampaikan mantan Ketua LKAAM Bukittinggi, MH Dt Pandak, Kamis (17/12/2015), di rumahnya. Ia sangat berharap calon walikota dan wakil walikota terpilih dari non partai ini, adanya saling singkron dengan legislatif dari berbagai partai politik (Parpol) dalam bekerja.

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Terima 26 Sertifikat Tanah Aset Pemko dari BPN, Ini Tujuannya

Singkronisasi antara walikota dan wakil walikota dari calon independen dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu, tentu apa yang dihadapi Bukittinggi dapat terselesaikan. Misalnya, masalah kemacetan. Memang kemacetan di kota sudah biasa terjadi, seperti halnya di kota-kota lain salah satu contoh kota Bogor, yang kemacetannya hingga membuat kendaraan sulit berjalan.

Akan tetapi, katanya, setidaknya masalah kemacetan yang terjadi di Kota Bukittinggi ini dapat diurai. Begitu juga masalah PKL, hendaknya PKL tersebut dibina dengan baik, bukan dibinasakan.

Sedangkan dari segi pelayanan kesehatan, mantan Ketua LKAAM Bukittinggi dua periode ini berharap pemerintah kota memikirkan untuk mendirikan sebuah rumah sakit daerah (RSUD), yang nantinya dapat melayani pengobatan anak kemenakan, secara umum warga Bukittinggi.

"Dimana-mana, kabupaten kota ada RSUD seperti Kota Padang, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanahdatar dan Kabupaten dan kota lainnya semuanya memiliki RSUD. Hanya Kota Bukittiinggi yang tidak memiliki RSUD. Memang di Bukittinggi memiliki banyak rumah sakit, salah satunya RS Achmad Muchtar yang miliknya pemerintah provinsi Sumatera Barat," katanya.

Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Tinjau Pelaksanaan Gebyar Pelayanan Dukcapil Prima, Ini Arahannya

Mengenai lahan untuk pendirian RSUD, MH Dt Pandak juga pengurus LKAAM Sumbar ini, mengatakan, pemerintah bisa saja mendirikan RSUD tersebut di lahan yang akan dibangun gedung DPRD di daerah Manggis Ganting, yang masih belum dibangun itu.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: