Bangun Indonesia dari Pinggiran, Menteri: Alokasi Dana Desa Terus Diperbesar
VALORAnews -- Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Marwan Ja'far dalam makalahnya sebagai keynote speaker di seminar dan FGD tentang Membangun Kemandirian Masyarakat Pedesaan yang dibacakan staf ahlinya, Rusnardi Padjung mengatakan, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, berhubungan erat dengan Nawa Cita yang diprogramkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
"Saat ini, ada 32 program pedesaan yang disiapkan pemerintah. Dari 32 program itu, sembilan di antaranya jadi program paling strategis. Dari 9 itu, dijabarkan dalam tiga program pembangunan yang difokuskan pada daerah pinggiran," kata Rusnardi, dalam seminar yang digelar di aula FIB Unand itu, Senin (7/12/2015).
Seminar ini diikuti ratusan mahasiswa berbagai perguruan tinggi, aktivis NGO, wali nagari dari lima kabupaten di Sumbar serta utusan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Sumbar dan kabupaten/kota lainnya itu, juga menampilkan pembicara Wakil Rektor IV Unand, Prof Helmi yang merupakan pakar bidang ekonomi kerakyatan. Selain itu, juga ditampilkan peneliti PSH FIB Unand, Zaiyardam Zubir serta Director Institute For Development Of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati. Moderatornya, dosen Fakultas Pertanian Unand, Nilla Kristina.
Dikatakan Rusnardi Padjung, daerah pinggiran yang dimaksud Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi itu, adalah dearah yang terletak di Jawa dengan luar Jawa. Kemudian wilayah atau daerah perbatasan dengan pusat pemerintahan, dan terakhir yakni dearah perbatasan antara desa dengan kota.
Baca juga: Faisal Basri Ajak Kelompok Kritis Ingatkan Kekeliruan Jokowi Soal Tatakelola Pembangunan
"Dalam nawa cipta itu di poin ketiganya dikatakan, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa, dalam kerangka negara kesatuan. Hal itu akan mengatasi masalah kesenjangan yang terjadi sebelumnya, baik antara Jawa dengan daerah pulau Jawa, daerah pusat dengan wilayah perbatasan serta antara kota dengan desa," jelasnya.
Untuk itu pemerintah akan mengutamakan pembangunan pinggiran, sesuai dengan Nawa Cipta tersebut. Hal itu tentunya menjadikan desa tak lagi menjadi latar pembangunan, tapi garda terdepan pembangunan. "Agar ini dapat terwujud, maka pengetahuan dan peran pendamping sangat diperlukan, sebab pembangunan partisipatif sangat penting," ungkapnya.
Diakuinya, pada tiga sub sektor strategis ini memuat bermacam-macam program yang terpaksa dikombinasikan atau dikeroyok oleh tiga kementerian.
Ditambahkan Rusnardi, persolan di desa banyak sekali. Pertama soal sarana prasarana, soal produktifitas, soal kesejahteraan, soal pendanaan dan lainnya.
Baca juga: Dana Desa, Enny: Perlu Terobosan Pecahkan Kebuntuan di Masa Transisi
"Untuk diketahui, perlu 3.200 desa yang mandiri pada 2015 ini. Hal itu jadi target Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk mewujudkannya," tegas Rusnardi.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- DPR RI: Iven Pariwisata jadi Pemicu Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di Lajur Positif Semester I 2023
- Digugat ke PN Jakarta Selatan, BANI Yakin Putusan Majelis Arbiter Kuat
- Kembangkan Potensi Wisata Pulau Bangka, Ini Saran Selebriti Rafi Ahmad
- Ini Nama dan Lokasi 32 Bandara Internasional di Indonesia, Sebagian akan Dipangkas Menteri BUMN
- Masuk Monas Mesti Pakai JakCard, Ini Harga dan Tarif Masuk Januari 2023
Mahmud Marhaba Lantik Pengurus Provinsi dan Daerah PJS se-Gorontalo
Nasional - 12 November 2024
Fadli Zon Raih 2 Rekor MURI, Ini Alasan Jaya Suprana
Nasional - 03 November 2024