Terungkap dari Sidang Paripurna LKPj Kepala Daerah 2022: DPRD Sumbar Nilai Program Unggulan Mahyeldi Belum Punya Arah dan Target yang Jelas

PADANG (12/5/2023) - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun 2022 DPRD Sumbar menyimpulkan, program unggulan pemerintahan daerah belum mempunyai arah dan target sasaran yang jelas.

Selain itu, kelompok sasaran yang akan dituju dari pelaksanaan program unggulan tersebut juga masih tak jelas. Contohnya, dalam penyelenggaraan program mencetak 100.000 milenial entrepreneurship dan women entrepreneur.

"Program 100.000 milenial entrepreneurship dan women entrepreneur ini baru berbentuk kegiatan-kegiatan pelatihan. Belum ada program tindak lanjut dari pelatihan yang diberikan tersebut, sehingga yang terbentuk itu baru calon-calon entrepreneur," ungkap Ketua Pansus LKPj Kepala Daerah DPRD Sumbar, Desrio Putra dalam rapat paripurna, Jumat.

Pelaksanaan kegiatan 100.000 milenial entrepreneurship dan women entrepreneur ini, tegas Desrio, baru pada aspek kuantitas, belum sampai kepada level kualitas.

Baca juga: Reses ke Air Haji, Petani Karet Keluhkan Rendahnya Harga Beli ke Mukhlis Yusuf Abit

"Program ini juga belum jelas target kelompok sasaran serta pemenuhan target per kabupaten/ kota," terang Desrio dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar didampingi Indra Dt Rajo Lelo dan Suirpen Suib.

Diketahui, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, terdapat 4 program unggulan daerah, yaitu Sumbar Sehat dan Sumbar Cerdas, Sumbar Religius dan Berbudaya, Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.

Program-Program Strategis Mahyeldi:

1. Mengalokasikan anggaran sebesar 10 % dari APBD Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pertanian termasuk pembentukan BUMD Agro yang akan mendukung pemasaran produk pertanian masyarakat.
2. Mencetak 100.000 milenial entrepreneur dan women entrepreneurship
3. Menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan sentra UMKM
4. Mewujudkan 1 destinasi wisata berskala internasional dan 19 destinasi wisata berskala Nasional di masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Dikatakan Desrio, hasil pembahasan LKPj bersama mitra kerja dapat disimpulkan, dalam penyelenggaraan program sektor pertanian dialokasikan anggaran sebesar 10 %, masih memerlukan penetapan prioritas dan fokus program unggulan serta pendistribusian alokasi anggaran secara proporsional pada OPD terkait.

Baca juga: Sosper RPPLH di Panti, Suharjono: Wujudkan Harmonisasi Masyarakat dengan Lingkungan

Sementara, untuk menjadikan Sumbar sebagai pusat perdagangan, Pansus menilai, masih belum ada program kegiatan yang mengarah untuk menjadikan Provinsi Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan sentra UMKM di Pulau Sumatera.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: