Sumbar Targetkan Angka Kemiskinan Ekstrim Nol Persen di 2024

PADANG (8/11/2022) - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, Medi Iswandi mengungkapkan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebut, angka kemiskinan ekstrim di Sumatera Barat turun 0,14 persen di tahun 2022.

"Turun dari 0,91 persen (50,84 ribu) di tahun 2021, jadi 0,77 persen (43,67 ribu) tahun 2022. Angka penurunan ini jadi yang tertinggi nomor tiga di Sumatera, bersama dengan Provinsi Jambi. Secara nasional, Sumbar juga termasuk satu dari 20 provinsi yang mengalami penurunan kemiskinan ekstrim," ungkap Medi, Selasa seputar data yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat pada bulan Oktober lalu di Jakarta.

Data TNP2K ini, menurut Medi, merujuk pada Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE). Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Esktrem.

"Jika kita runut dari tahun 2020, kondisi kemiskinan ekstrem di Sumbar terus menurun. Mulai dari 83,930 jiwa (1,53 persen) di tahun 2020, turun menjadi 50.840 (0,91 persen) tahun 2021, dan sekarang turun menurun menjadi 43.670 (0,77 persen) tahun 2022," ujar Medi.

Baca juga: Penghapusan Kemiskinan Ekstrim di Sumbar Dihadang Status Rawan Bencana, Ini Kata Plt Gubernur

Penurunan tersebut, menurut Medi, tak lepas dari konsistensi Pemerintah Provinsi Sumbar melaksanakan berbagai program unggulan untuk pemberdayaan di berbagai bidang, seperti bidang entrepeneur, pertanian, dan pariwisata.

Untuk perkotaan misalnya, Pemprov Sumbar menggencarkan program 100 ribu entreprenur. Program ini lanjut Medi, mendapat dukungan DPRD berupa alokasi anggaran aspirasi DPRD.

Untuk pedesaan, jelas Medi, adalah dengan program terpadu di sektor pertanian dalam arti luas, yaitu perkebunan, perikanan/kelautan, kehutanan (perhutanan sosial), peternakan dan pertanian holtikultura. Alokasi anggaran untuk sektor ini, minimal 10 persen dari APBD Sumbar.

Kemudian, urai Medi, adalah dari kegiatan kepariwisataan. Dengan memperbanyak event-event sehingga kunjungan meningkat dan terjadi transaksi ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Baca juga: Pemprov Sumbar Gelontorkan Rp137 miliar untuk Perbaikan Jalan Provinsi di Tanah Datar

"Program kita kedepan akan terus menurunkan angka kemiskinan ekstrim, sesuai target RPJMN nol persen pada tahun 2024, dengan tetap fokus kepada strategi dan arah kebijakan yang sudah tertuang dalam RPJMD yang merupakan amanah Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021," lanjut Medi.

Penulis:
Editor:
Sumber: