Nevi: Kemendag jangan Asal Keluarkan Pernyataan Soal Inflasi
JAKARTA (24/8/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina menegaskan agar Kementerian Perdagangan segera mengembalikan kepercayaan publik.
Pasalnya, berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, kinerja Kemendag memperoleh predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pelaksanaan anggaran tahun 2021, yang pada tahun yang lalu memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Di sisi lain, dirinya menyayangkan beberapa pejabat dari Kemendag menjadi tersangka kasus korupsi minyak goreng dan kasus impor baja pada beberapa waktu lalu.
Sehingga, ia menekankan pengembalian kepercayaan publik harus jadi agenda utama demi memperbaiki kinerja Kemendag di masa kini.
Baca juga: Dharmasraya Alami Deflasi Periode Oktober 2024
"Memang ini tantangan besar buat Pak Menteri, mengembalikan kepercayaan publik akibat ditangkapnya pejabat-pejabat Kemendag dalam kasus korupsi minyak goreng dan kasus impor baja. Tentu saja, ini juga jadi tantangan besar untuk Pak Menteri terutama untuk tingkat internal mengembalikan opini WTP," ujar Nevi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu.
Tidak hanya itu, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI itu menekankan, agar Kemendag lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan soal inflasi pada sejumlah kebutuhan pokok.
Dirinya tidak ingin masyarakat dibuat kebingungan saat inflasi perlahan melonjak naik, namun kebalikannya, pemerintah menyatakan situasi tetap aman terkendali.
Oleh sebab itu, ia meminta agar Kemendag tidak hanya sekadar berbicara saja. Akan tetapi, baik tingkat kementerian hingga dinas-dinas terkait harus turun memastikan di lapangan ketersedian
Baca juga: Pjs Wako Bukittinggi Minta TPID Pantau Harga Sembako Tetap Terjangkau
supply and demandpasokan kebutuhan pokok rakyat Indonesia.
Penulis:
Editor:
Sumber:
Berita Terkait
- Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto
- Akcon Gandeng Skylink, Siap Hadirkan Internet hingga Daerah Terpencil
- OJK Telah Blokir 1.459 Investasi Ilegal, 9.180 Pinjol Ilegal dan 251 Gadai Ilegal per Agustus 2024
- Jumlah Kelas Menengah Turun Drastis, Rusmin: Bom Waktu bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- OJK Layangkan Sanksi Administratif untuk 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura dan 13 P2P Lending
Mahmud Marhaba Lantik Pengurus Provinsi dan Daerah PJS se-Gorontalo
Nasional - 12 November 2024
Fadli Zon Raih 2 Rekor MURI, Ini Alasan Jaya Suprana
Nasional - 03 November 2024