RDP Komisi VI Dengan PTPN III: Politisi PKS Minta Pengelolaan Sawit dan Gula dari Hulu hingga Hilir Dikuasai Negara
JAKARTA (29/5/2022) - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina meminta, rencana strategis PT Perkebunan Nusantara III (persero) membentuk tiga kelompok perusahaan yakni PalmCo, SugarCo dan SupportingCo, segera diimplementasikan di lapangan.
"Komisi VI bersepakat, mendukung PTPN III Holding dan seluruh anak perusahaannya, meningkatkan produksi minyak goreng dan gula konsumsi untuk kebutuhan pangan nasional. Dengan meningkatkan produktivitas ini, secara tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan petani dengan syarat tetap terjadi hubungan yang baik antara petani dan perusahaan negara ini," tutur Nevi pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat.
Politisi PKS ini juga mendukung upaya PTPN III untuk melakukan stabilitas harga minyak goreng dan gula konsumsi di pasaran, sehingga masyarakat sebagai konsumen dapat terpenuhi kebutuhannya dengan harga terjangkau.
"Pemerintah secara perlahan mesti mengalihkan HGU yang dikelola swasta jadi dapat dikelola oleh BUMN. PTPN harus mampu mengelola HGU itu untuk ditanam sawit sekaligus mampu membuat pabrik kelapa sawit milik pemerintah," saran Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini mengatakan, selama ini yang mengendalikan harga TBS (tebangan basah sawit) adalah para pabrik pabrik kelapa sawit. Bahkan, kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor direspon dengan turunnya harga TBS yang sangat merugikan petani.
"Semua sumber kekayaan negara untuk keperluan masyarakat banyak memang mesti dikuasai negara. Ini sesuai dengan UUD 1945."
"Pengelolaan Sawit dan Gula, mulai dari hulu dan hilir mesti dikuasai negara demi kemakmuran rakyat termasuk petani sebagai produsen dan masyarakat banyak sebagai konsumen," tutup nevi Zuairina.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Kembalikan Design Logo Halal ke Versi MUI, Ini Alasan Rofik Hananto
- Akcon Gandeng Skylink, Siap Hadirkan Internet hingga Daerah Terpencil
- OJK Telah Blokir 1.459 Investasi Ilegal, 9.180 Pinjol Ilegal dan 251 Gadai Ilegal per Agustus 2024
- Jumlah Kelas Menengah Turun Drastis, Rusmin: Bom Waktu bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- OJK Layangkan Sanksi Administratif untuk 10 Perusahaan Pembiayaan, 10 Perusahaan Modal Ventura dan 13 P2P Lending
Mahmud Marhaba Lantik Pengurus Provinsi dan Daerah PJS se-Gorontalo
Nasional - 12 November 2024
Fadli Zon Raih 2 Rekor MURI, Ini Alasan Jaya Suprana
Nasional - 03 November 2024