Wagub Sumbar Minta APPSI Perjuangkan Nasib Pegawai Honorer jadi P3K
"Sehingga, orientasi pembangunan di masa depan bersifat mendorong kegiatan ekonomi yang non-ekstraktif, ramah lingkungan, dan melibatkan partisipasi seluruh warga negara," jelasnya.
Untuk mewujudkannya, Wapres menyebutkan setidaknya ada enam hal yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
"Visi diterjemahkan ke dalam tujuan yang jelas, berani mengambil risiko dan melakukan inovasi, mendinamisasi birokrasi/organisasi, kolaborasi dengan multipihak, anggaran yang fokus kepada hasil dan kemitraan yang efektif antara sektor publik dan swasta," sebutnya.
Baca juga: Gubernur Riau Serahkan SK 715 Guru P3K Bengkalis, Syamsuar: Keahlian Lebih Penting dari Ijazah
Sebelumnya, Ketua Umum APPSI, Anies Rasyid Baswedan melaporkan, Rakernas ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menetapkan program kerja APPSI tahun ini dan menghasilkan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan untuk berbagai kebijakan dan program dalam meningkatkan pelaksanaan pemerintahan.
Anies yang juga gubernur DKI menambahkan, dalam rentang waktu dua tahun ini ada banyak regulasi yang mengalami perubahan yang memiliki implikasi yang cukup serius di daerah. Sehingga, dia berharap, hal-hal yang dibahas dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pemerintah pusat.
"Kami berharap nantinya rekomendasi yang dihasilkan akan dapat dibahas bersama untuk membuat jalannya roda pemerintahan menjadi lebih baik, syncronisasi antara maksud, tujuan regulasi dengan kenyataan di lapangan juga terjadi lebih baik sehingga pada akhirnya bisa mendorong kemajuan, memberikan rasa keadilan bagi seluruh komponen masyarakat baik yang berada di pusat maupun berada di daerah," harapnya.
Hadir dalam rakernas tersebut, Gubernur/Wakil Gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI, Ketua Dewan Pakar APPSI, Ryaas Rasyid, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Agus Pramusinto serta Sekretaris Daerah yang mewakili gubernur, para asisten yang membidangi pemerintahan. (kyo)
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Bupati Pelalawan Diusulkan jadi Penerima PJS Award 2024, Ini Kata Mahmud Marhaba
- Menteri PANRB Berlakukan WFH Tanggal 16 dan 17 April 2024, Ini Ketentuannya
- DPP PJS Bahas Pelaksanaan HUT, Tiga Agenda Besar Dimatangkan
- UPN Veteran akan Gelar UKW Gratis di 5 Provinsi, Ini Link Pendaftarannya
- Ini Link dan Cara Memeriksa Hasil Penghitungan Real Count KPU