Rencana BLT Minyak Goreng, Nevi Zuairina: Pemerintah Mesti Selesaikan Akar Masalah

JAKARTA (7/4/2022) - Pemerintah harus memiliki kekuatan untuk ujadi penentu harga (price leader) dalam semua lini komoditas strategis termasuk minyak goreng.

Jika tidak, rencana pemerintah untuk memberikan BLT minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga, tak akan mampu mengurai akar masalah yang membuat kondisi tata niaga minyak goreng seperti 6 bulan terakhir.

"Ada hal esensial yang mesti diselesaikan yakni kekuatan pemerintah untuk jadi price leader. Saat ini, swasta lebih superior dibanding pemerintah terkait kebijakan harga minyak goreng jadi pelajaran penting kedepan jangan sampai ini terjadi lagi," tegas Anggota Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina menanggapi rencana BLT itu, Kamis.

Politisi PKS ini mendapati data, dengan digelontorkannya BLT minyak goreng pada masyarakat yang masuk dalam daftar bantuan pangan non tunai (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH) dan 2,5 juta pelaku UMKM gorengan, mesti dapat jadi solusi jangka pendek.

Baca juga: Nevi Zuairina Serahkan TJSL Semen Padang di 5 Titik

Karena, BLT tersebut nilainya cukup besar yakni lebih kurang sebesar Rp6,9 triliun, meskipun bila diurai hanya senilai Rp300 ribu per keluarga.

Berdasarkan informasi yang ia peroleh, ungkap Nevi, dana BLT Minyak Goreng ini diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid19, untuk menjaga daya beli masyarakat miskin.

"Dengan adanya BLT minyak goreng, maka sebagian dana tersebut, tersedot untuk program ini," terangnya.

"Sebagai negara penghasil CPO terbesar di dunia, Harusnya pemerintah tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng di tanah air. Sehingga negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng."

Baca juga: Nevi Zuairina Minta Regulasi Perkoperasian Mampu Mengurai Persoalan

"Ini yang saya harapkan jadi solusi jangka panjang di kemudian hari. Sedangkan untuk jangka menengah, saya setuju dengan KPPU yang merekomendasikan pemerintah untuk segera menyediakan insentif untuk mendorong hadirnya produsen baru minyak goreng skala kecil dan menengah (UKM) yang mendekati lokasi perkebunan sawit."

Penulis:
Editor:
Sumber: