Diskusi 1 Tahun Suhatri Bur-Rahmang, Yohanes: Padangpariaman 'Bangkrut' Itu Fakta

PADANG PARIAMAN (12/3/2022) - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kabupaten Padang Pariaman di tahun anggaran 2021 serta permasalahan defisit APBD yang tak kunjung terselesaikan sejak 2018 lalu, mencuat dalam diskusi evaluasi 1 tahun Suhatri Bur-Rahmang yang digelar Lingkaran Mahasiswa Piaman (Lima Pia) di Palanta Raso Cafe, Bisati Sungai Sariak, Sabtu siang.

"Ada yang ganjil pada pembayaran TPP bulan November dan Desember di tahun anggaran 2021 lalu. TPP Guru dibayarkan untuk November, Desembernya tak dibayarkan. Hal sebaliknya terjadi untuk TPP Tenaga Kesehatan," ungkap moderator diskusi, Aznil Mardin pada sesi diskusi.

Menanggapi pertanyaan ini, Kepala Dinas Kominfo Padang Pariaman, Zahirman yang diutus Bupati Suhatri Bur mengakui, TPP di Pemkab Padangpariaman memang hanya dibayarkan untuk 11 bulan. Itu berlaku pada seluruh pegawai, tak hanya guru dan tenaga kesehatan.

"Sejak masa Pandemi Covid19, APBD Padangpariaman melakukan beberapa kali refocusing anggaran. Daripada nantinya jadi berhutang, makanya ditetapkan TPP hanya untuk 11 bulan di tahun anggaran 2021 lalu. Kebijakan ini menyeluruh untuk seluruh pegawai di Padangpariaman," ungkap Zahirman.

Zahirman mengajak seluruh aparatur pemerintahan, untuk mengikhlaskan TPP yang tak terbayarkan itu digunakan untuk kepentingan masyarakat di masa Pandemi Covid19 ini.

Menanggapi TPP yang dibayarkan hanya 11 bulan ini, mantan Ketua DPRD Padangpariaman, Faisal Arifin Rangkayo Majo Basa menilai, bentuk penzaliman Pemkab Padangpariaman pada aparatur pemerintahan. Karena, kondisi defisit pada APBD ini telah terjadi sejak tahun anggaran 2018 lalu sesuai dengan LHP BPK RI.

Pada tahun anggaran 2022 ini, terangnya, defisit APBD Padangpariaman mencapai angka Rp50 miliar. Lazimnya, defisit ini ditutup dengan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Sementara, dari sisi pendapatan asli daerah (PAD), Padangpariaman stagnan bahkan cenderung menurun setiap tahun.

"Jumlah Silpa ini, sebenarnya bisa diprediksi setiap tahunnya oleh pemerintah. Begitupun dengan PAD. Jika terjadi pemotongan TPP secara berulang, ada yang salah dalam tatakelola pemerintahan di Padangpariaman ini," tegas Faisal Arifin.

Menurut politisi Partai Golkar ini, gaji aparatur berikut TPP, berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah dihitung secara cermat oleh pemerintah pusat. Artinya, belanja pegawai itu telah tersedia secara mencukupi setiap tahunnya.

"Saya melihat, pemerintah daerah melakukan sejumlah inovasi namun dibiayai melalui DAU. Strategi ini tak bisa terus dilanjutkan jika trend PAD menurun dan jumlah Silpa yang sedikit. Harus ada terobosan baru agar hal ini tak terus berulang," tegasnya.

Memecahkan masalah ini, politisi PKS Padangpariaman, Yohanes Wempi menyarankan bupati dan wakil bupati untuk menghentikan rencana pembangunan Tarok City. Karena, Padang Pariaman dalam kondisi bangkrut itu sudah jadi kenyataan. Tak sekadar isu

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: