Asosiasi Petani Gambir Temui Gubernur Sumbar, Lima Rekomendasi Disampaikan

PADANG (5/2/2022) - Sumatera Barat merupakan daerah penyumbang ekspor gambir terbesar di Indonesia. Kontribusinya mencapai angka 80 persen. Namun, tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan sebagian besar petaninya.

"Diperlukan regulasi khusus guna revitalisasi tata kelola gambir, percepatan hilirisasi dan pengaturan harga yang memihak pada petani," ungkap Inisiator Asosiasi Petani Gambir (APG) Pesisir Selatan, Asril Encik saat audiensi dengan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, di gubernuran, Sabtu.

Kepada gubernur, Asril Encik menyampaikan beberapa catatan penting yang harus jadi perhatian pemerintah.

Pertama, masih terkendalanya percepatan hilirisasi industri gambir. Bahkan, sudah terjadi huluisasi produksi gambir dengan dijualnya daun gambir oleh petani ke pengusaha.

Baca juga: Survei Voxpol Pilgub Sumbar 2024, Elektabilitas Mahyeldi-Vasko 70,3 Persen, Epyardi-Ekos 16,8 Persen

Kedua, perlunya pengaturan tata niaga atau perdagangan gambir yang terindikasi sudah masuk dalam kategori monopoli dan kartel.

Ketiga, peningkatan kualitas produksi.

Keempat, belum ditetapkannya harga dasar yang sesuai dengan nilai nominal jerih payah petani. Kaerna, tidak memenuhi besaran biaya kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Kelima, tidak adanya harga transaksi yang berdasarkan fluktuasi harga pasar gambir dunia. Karena gambir merupakan komoditi ekspor, maka harga transaksi gambir harus mengikuti perkembangan harga gambir di pasar dunia.

Baca juga: Gubernur Lantik Hani Syopiar Rustam jadi Pjs Wali Kota Bukittinggi, Bertugas 2 Bulan

"Penetapan harga dasar dan harga transaksi ini penting, karena selama ini harga gambir di pasaran Sumatera Barat ditetapkan secara sepihak oleh eksportir atau pengusaha produk gambir dan pengumpul atau toke," tukas dia.

Penulis:
Editor:
Sumber: