Asosiasi Petani Gambir Temui Gubernur Sumbar, Lima Rekomendasi Disampaikan

"Akibatnya, selama 10 tahun terakhir ini, rata-rata harga gambir hanya berkisar Rp18 ribu sampai Rp30 ribu per kilogramnya," tambah Asril.

Selain itu, untuk mendukung semua program di atas, APG Pessel juga meminta, agar segera diterbitkan regulasi khusus di Sumatera Barat sebagai provinsi dengan jumlah ekspor gambir terbesar nasional, terkait tata niaga gambir.

"Perlu triple konsesus antara pemerintah, pengusaha dan petani. Sehingga, perjanjian jual beli nanti tidak lagi melalui toke, tapi sudah melalui asosiasi petani gambir. Kita harapkan seperti itu. Sehingga, koperasi dengan eksportir sudah business to business," lanjut Asril.

Baca juga: Mahyeldi Jalani Cuti Kampanye Pilkada, Fasilitas Dinas Diserahkan ke Plt Gubernur

Siapkan Ranperda Gambir

Menyikapi aspirasi itu, Mahyeldi mengapresiasi APG Pessel yang telah proaktif memberikan masukan pada pemerintah yang prihatin terhadap kondisi petani gambir di Sumbar.

Kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian yang ikut hadir dalam audiensi tersebut, Mahyeldi minta agar masukan dari asosiasi itu, segera ditindaklanjuti.

"Atas nama Pemprov Sumbar, saya mengucapkan terimakasih atas masukan-masukan yang sangat berharga. Hal ini memang telah lama jadi keprihatinan kita juga," ungkap Mahyeldi.

"Segera kita akan buat tim perumusan Ranperda, sehingga kedepan kendali perniagaan gambir bisa dikendalikan secara lebih baik, demi kesejahteraan petani kita. Apalagi, keinginan ini muncul dari petani itu sendiri untuk percepatan hilirisasi," ungkap Mahyeldi.

Mahyeldi juga instruksikan OPD terkait, untuk bisa menyosialisasikan berbagai masukan dari APG Pessel ke beberapa daerah sentra gambir lainnya.

Untuk diketahui, saat ini di Pessel, terdapat lahan produktif gambir seluas 5.537 hektar dengan produksi mencapai 3.014 ton per enam bulan. Sektor ini mampu menyerap 9.418 tenaga kerja. (kyo)

Penulis:
Editor:
Sumber: