Bawaslu Agam Gandeng Pemkab untuk Inisiasi Pengawasan Partisipatif

AGAM (2/2/2022) - Bawaslu dan Bupati Agam komunikasikan peluang pemerintah daerah ikut berpartisipasi dalam pengembangan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum (Pemilu) yang bakal dilaksanakan 2024 mendatang.

Sesuai amanat UU Pemilu, kata Ketua Bawaslu Agam, Elvys, mengembangkan pengawasan partisipatif jadi kewajiban Bawaslu. Untuk melaksanakan itu, Bawaslu mesti melibatkan berbagai stakeholder dalam melakukan itu.

"Kita lihat, ada peluang yang bisa dikerjasamakan dengan Pemkab Agam, untuk melakukan sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya," ujarnya.

Dijelaskan, sesuai keputusan KPU RI, pelaksanaan Pemilu Pilpres dan Pileg ditetapkan 14 Februari 2024. Kini, katanya, sedang proses penyusunan Peraturan KPU tentang tahapan.

Baca juga: Pelepasan 27 Ekor Merpati Tandai Peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif Bawaslu Padang

"Kita masih menunggu PKPU tahapan ini. Berkemungkinan pertengahan tahun ini sudah dimulai tahapan Pemilu itu," sebut Elvys.

Sedangkan untuk Pilkada juga sudah disepakati dilaksanakan 27 November 2024, yang ditetapkan dalam sebuah rapat antara Komisi II DPR RI, dengan KPU RI, Bawaslu RI dan Mendagri.

"Artinya ada dua agenda besar yang kita hadang di 2024 mendatang yaitu, Pilpres dan Pileg. Kemudian Pilkada. Maka, kita akan banyak lakukan kerjasama dalam menyukseskan Pemilu ini," katanya.

Menanggapi kerjasama yang akan dilakukan, Bupati Agam, Andri Warman menyebut, akan pelajari dulu draf nota kesepahaman yang diberikan Bawaslu tersebut. Agar bisa disingkronkan dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah itu.

Baca juga: Bawaslu Sumbar Gendeng FISIP Unand Luncurkan Pusat Pendidikan dan Pengawasan Pemilu Partisipatif

"Kita berupaya, kerjasama ini bisa cepat dilakukan. Secara prinsip, kita siap bersinergi dengan KPU dan Bawaslu untuk menyukseskan Pemilu 2024 itu," katanya. (ham)

Penulis:
Editor:
Sumber: