Padang jadi Pilot Project Implementasi Aplikasi Simudah, Ini Manfaatnya

JAKARTA (7/12/2021) - Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri memilih Kota Padang sebagai pilot project implementasi Sistem Mutasi Daerah (Simudah).

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang Hendri Septa usai menghadiri peluncuran aplikasi 'Simudah' dan serahterima Mesin Anjungan Simudah di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Mesin Anjungan Simudah diterima Hendri Septa dari Ditjen Otda, Akmal Malik.

"Kita bangga, Kota Padang dapat kepercayaan bersama Kota Solo dan Kabupaten Konawe Utara sebagai kota yang akan melaksanakan Aplikasi Simudah ini," ujar Hendri Septa.

Dijelaskan, Simudah merupakan inovasi terbaru yang diluncurkan Kemendagri. Aplikasi bagi PNS yang diluncurkan ini, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi yang akan melakukan proses mutasi antar pemerintah kabupaten/kota lintas provinsi atau antar provinsi.

Baca juga: 65 Anggota DPRD Sumbar Ikuti Orientasi Tugas, Sekjen Kemendagri: Daerah Mayoritas Kelola Uang Pusat

"Aplikasi Simudah ini merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan promosi karir bagi ASN di seluruh Indonesia. Melalui aplikasi ini, mereka dapat memilih, kota yang sesuai dengan potensi mereka untuk mutasi," terang Hendri Septa.

Disampaikan, melalui aplikasi ini, para ASN juga akan dimudahkan untuk mengetahui perkembangan progres mutasi, cetak SK mutasi secara mandiri oleh yang bersangkutan dengan sistem rekam pengenalan wajah (Face Recognition) yang telah terintegrasi dengan database kependudukan. Apabila valid, maka SK mutasi dapat dicetak.

"Dari beberapa kota di Pulau Sumatera, Kota Padang mendapat kepercayaan dalam penggunaan aplikasi ini. Kita akan jaga dan gunakan aplikasi ini (mesin anjungan) dengan sebaik-baiknya, bagi kepentingan karir dan kebutuhan ASN Padang," pungkas Hendri Septa.

Dalam pertemuan itu, dia didampingi Pj Sekdako Padang, Arfian, Sekretaris Inspektorat, Ferri E Rinaldy, Kabag Prokopim, Amrizal Rengganis, Kabid Mutasi BKPSDM, Pagara Anas dan Camat Kuranji, Eka Putra Buhari. (vry)

Baca juga: Pansus LKPj DPRD Sumbar Konsultasi ke Kemendagri, Direktorat FKDH Ungkap Peluang Gunakan Hak Interpelasi

Penulis:
Editor:
Sumber: