Sengketa Tanah, Muzli: Ini Soal Adu Kuat Bukti dan Surat yang Sah
VALORAnews -- Saat massa dari Gerakan Anti Perampasan Tanah (GAPT) berorasi di DPRD Sumbar, Selasa (22/9/2015) situasi sempat memanas. Karena, setelah mereka melakukan aksi jalan kaki dari Jl Rasuna Said (kantor Komnas HAM-red) ke Jl Khatib Sulaiman (kantor DPRD Sumbar), sejauh sekitar 3 km, aksi mereka seperti tak disambut anggota dewan.
Setelah terjadi perdebatan kecil, tak lama berselang, dua orang anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Muzli M Noer (PAN) dan Syaiful Ardi (Partai Hanura) menemui para demonstran GAPT yang dikoordinatori LBH Padang itu.
Di kesempatan itu, Muzni berjanji, akan mempelajari laporan tersebut dan meminta masyarakat melengkapi data serta surat yang dibutuhkan. Kemudian, dewan akan membentuk tim untuk mempelajari sengketa pertanahan tersebut. (Baca: Massa Anti Perampasan Tanah Demo Wakil Rakyat)
"Saya minta bapak-ibu semua, untuk menyiapkan data-data dan surat yang berkaitan dengan kepemilikan lahan yang dipermasalahkan itu. Nanti, kita akan bentuk tim. Masalah seperti ini harus diselesaikan dengan adu kuat bukti dan surat yang sah, bukan dengan adu kekuatan apalagi sampai berbuat anarkis," tegasnya. (vri)
Baca juga: Konflik Tanah Kampus Universitas Fort De Kock, Ini Penjelasan Sekda Bukittinggi
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro