Prof Ganefri Lantik Pengurus 12 Lembaga di PWNU Sumbar

VALORAnews - Ketua Tanfidziyah PWNU Sumatera Barat, Prof Ganefri mengungkapkan, banyak pendidikan formal dan non formal serta pondok pesantren terutama di tingkat aliyah (menengah atas), belum masuk dalam Pangkalan Dasar Sekolah dan Siswa (PDSS).

Terdaftar di PDSS, ungkap Prof Ganefri yang juga Rektor UNP Padang itu, merupakan salah satu cara yang mesti ditempuh pengelola institusi pendidikan terutama pengurus pesantren, untuk bisa mendapatkan beasiswa bagi santri yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

"Ini jadi tugas kita, untuk memasukannya ke PDSS terutama pada sekolah milik warga nahdliyyin ini," ungkap Prof Ganefri di Padang, Ahad (24/1/2021).

Pernyataan ini disampaikan Prof Ganefri, saat melakukan pelantikan lembaga-lembaga PWNU Sumbar periode 2020-2025. Terdapat 12 lembaga yang dikukuhkan seperti Lembaga Ta'lif Wan Nasyir (LTN) NU, Lakpesdam, Bahstul Masail, LPNU, LP Maarif NU, RMINU, LPNU, LPPNU, LPBH NU, LWPNU, LKNU dan LPBI NU.

Baca juga: PWNU Sumbar Berikan Penghargaan ke Irjen Suharyono di Hari Santri 2023, Mahyeldi: Santri Mesti Berperan Wujudkan Indonesia Emas 2045

Pelantikan lembaga-lembaga ini juga dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Sultonul Huda yang juga Ketua Madrasah Kader Nahdlatul Ulama PBNU, H Hendri (Rais Syuriah PWNU Sumbar), Buya Zainal (sesepuh NU Sumbar), Suleman Tanjung (Sekum PWNU Sumbar) serta ulama dan sesepuh NU Sumbar lainnya. Juga hadir pengurus cabang NU kabupaten/kota di Sumbar.

Dalam amanatnya, Sultonul Huda berpesan, kader-kader NU yang dilantik di berbagai lembaga itu, harus disediakan wadahnya untuk mengabdi pada masyarakat. Dengan tersedianya wadah, ungkap dia, memberi peluang pada kelompok masyarakat lainnya untuk ikut berkontribusi.

"Secara amaliah keagamaannya, masyarakat Sumatera Barat relatif sama dengan NU yang berpahamkan ahlulsunnah wal jamaah An-Nahdhiyah. Kenapa NU di Sumbar seperti tak mendapat tempat? Itu tak lebih disebabkan tak tersedianya wadah masyarakat untuk ikut berkiprah bersama NU," pesan Sultonul.

"Contohnya saja hari ini, kita mengukuhkan Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU). Saya tadi melihat, pengurusnya dokter dan para medis semua. Sementara, NU Sumbar masih belum memiliki sebuah rumah sakit. Ini kan sebuah persoalan tersendiri, untuk bisa melayani ummat," ungkapnya.

Baca juga: Gubernur Sumbar bersama Rektor UNP Usulkan Pengembangan RSAM Bukittinggi, Ini Alasannya

Untuk menciptakan wadah itu, Sultonul tak menampik, akan memerlukan pembiayaan yang tak sedikit. "Pesan saya, selalu jaga komunikasi dengan pemerintahan daerah sesuai tingkatan. Kita harus terus berkolaborasi dengan pemerintahan dalam melayani masyarakat," tukas Sultonul.

Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber: