Perilaku Pakuak di Lokasi Wisata, Nasrul Abit: Saya akan Dorong Perubahan Cara Pandang Masyarakat

Selasa, 10 November 2020, 18:50 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat
Perilaku Pakuak di Lokasi Wisata, Nasrul Abit: Saya akan Dorong Perubahan Cara Pandang...
Calon gubernur Sumbar pada pemilihan serentak 2020, Nasrul Abit (NA) saat berdialog dengan masyarakat di salah satu objek wisata, kemarin. (istimewa)

VALORAnews - Objek wisata Sumatera Barat, walau keindahan alamnya tak ada duanya, namun juga menyimpan sejuta persoalan. Persoalan yang kerap jadi keluhan bahkan sering viral di media sosial, perihal pungutan liar (Pungli) serta tarif yang mencekik.

Menyikapi fenomena demikian, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar pada pemilihan serentak 2020, Nasrul Abit-Indra Catri (NA-IC) berjanji, jika terpilih akan menertibkan perilaku mainpakuak yang menghinggapi alam bawah sadar berbagai elemen masyarakat di objek-objek wisata itu.

Nasrul Abit berpendapat, Sumbar bukan hanya butuh pembenahan di ranah wajah pariwisata semata. Melainkan, juga cara berfikir masyarakat. Sehingga, tidak terjadi main pakuak terhadap pengunjung objek wisata.

"Selama ini saya sering mendapat keluhan soal tukang pakuak. Kedepan, saya dan Indra Catri akan terus membenahi ini," ungkap NA.

Baca juga: Mobil Dinas Parkir di Taman Kota Dibagikan Ribuan Kali di Facebook

Main pakuak di objek wisata itu bisa berupa tarif parkir, harga makanan dan minuman, tiket masuk ke objek wisata dan lainnya. Biasanya, itu terjadi pada hari-hari besar dan libur panjang.

"Saya sering mendapat laporan, baru sampai di objek wisata dan belum sempat menikmati objek tersebut, sudah didatangi tukang parkir dan langsung meminta pungutan. Ini kan keterlaluan," ungkapnya.

"Cara berpikir masyarakat seperti ini harus dibenahi. Saya khawatir, jika hal tersebut tidak segera diubah dunia pariwisata Sumbar akan dinilai buruk oleh pengunjung," tambahnya.

Menurut Nasrul Abit, jika ingin objek wisata Sumbar jadi tujuan utama wisatawan lokal dan asing, perlu ada cara memberikan kenyamanan terhadap wisatawan. Bukan malah memanfaatkan kesempatan itu dengan memberikan tarif terlalu mahal.

"Dampaknya nanti, lokasi itu bisa tidak dikunjungi lagi dimasa yang akan datang. Kita mengimbau pemerintah kabupaten/kota, untuk membentuk tim khusus pengawas pariwisata," harapnya. (dni)

Penulis:
Editor:
Sumber:

Bagikan: