OKP Cipayung Ajak Kapolda Sumbar Kawal Keterbukaan Informasi Anggaran Pandemi Corona

VALORAnews - Keterbukaan informasi seputar penerima bantuan sosial oleh kabupaten dan kota serta provinsi di Sumatera Barat, penting dilakukan dan dikawal pelaksanaannya.

Hal itu mengemuka saat pertemuan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Kelompok Cipayung Plus terdiri dari Badko HMI, KAMMI, PMII, GMNI dan GPI Sumbar dengan Kapolda Sumbar, Irjen Pol Toni Harmanto di Mapolda Sumbar, Rabu (6/5/2020).

"Masyarakat perlu mengetahui anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19) ini dan kemana bantuan itu disalurkan," ungkap Juru Bicara OKP Cipayung Plus, Rodi Indra Saputra dalam pernyataan tertulisnya.

Menggapai hal tersebut, Irjen Toni Harmanto mengapresiasi, OKP Cipayung Sumbar yang telah berempati dan proaktif terhadap wabah yang menimpa Indonesia dan dunia hari ini. Menjawab aspirasi itu, Irjen Toni mengajak seluruh OKP Cipayung, untuk bersinergis dalam rangka mengawasi penyaluran bantuan sosial. Selain itu, bersinergi dalam penerapan perpanjangan PSBB ini.

Baca juga: Alumni Sepakati Rodi Indra Saputra jadi Ketua IKA PMII Agam

"Saya mengimbau seluruh masyarakat Sumbar termasuk OKP Cipayung, ikut menyuarakan dan bersinergi dalam mengawasi penyaluran Bansos, yang akan disalurkan pada masyarakat terdampak karena wabah Covid19 ini," ajak dia.

Diketahui, masa PSBB di Sumbar diperpanjang hingga 29 Mei 2020 melalui keputusan gubernur pada 6 Mei 2020. Untuk itu, OKP Cipayung plus berdialog dengan Kapolda Sumbar, guna koordinasi dan mengevaluasi fase pertama PSBB yang sudah dilakukan.

Ketua Badko HMI Sumbar, Wendi Juli Putra di kesempatan itu menyampaikan, PSBB yang sudah dilakukan di Sumatera Barat, memang masih jauh dari kondisi ideal. "Kita melihat, masih belum terkonsolidasinya semua stake holder termasuk kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan PSBB. Sehingga korban positif makin hari semakin bertambah," ungkapnya.

Kemudian, Ketua PKC PMII Sumbar, Rodi Indra Saputra dikesempatan itu menyarankan, agar pengawalan dan pengawasan Bansos yang disalurkan akibat pandemi Covid19 ini, benar-benar diawasi sehingga tidak terjadi pelanggaran oleh oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dibalik wabah yang menimpa dunia khususnya di provinsi Sumatera Barat.

Baca juga: Irjen Pol Toni Harmanto Dianugerahi Gala Sangsako Tuanku Rajo Sinaro Basa

Lalu, Ketua KAMMI Sumbar, Abu Said meminta, dilibatkannya OKP Cipayung Sumbar dalam penyaluran Bansos, baik dari APBN, APBD, Polri maupun dari pihak lain agar tepat sasaran. "Jangan sampai kita menemukan masyarakat terdampak, tidak menerima Bansos," imbuh Said.

Penulis:
Editor:
Sumber: