Pandemi Covid19 Makin Meruyak, AJI Padang: Perhatikan Keamanan Jurnalis
VALORAnews - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, meminta pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta Satgas Covid19 yang ada di masing-masing daerah di Sumatra Barat, membenahi pemberian informasi kepada jurnalis dan publik. Kemudian, juga melakukan upaya-upaya untuk lebih menjamin keamanan liputan para jurnalis selama mengumpulkan bahan-bahan pemberitaan pandemi itu.
"Jurnalis yang jadi garda terdepan dalam penyampaian informasi untuk masyarakat, tak terhindarkan hingga saat ini masih harus bekerja di lapangan. Itu terjadi, karena masih belum tersedianya informasi relatif lengkap yang bisa didapatkan, tanpa harus turun ke lapangan dari penyelenggara negara, terutama terkait penanganan Covid19. Kondisi ini, membuat jurnalis menjadi salah satu kelompok profesi yang rentan terpapar virus corona," ungkap Ketua AJI Padang, Andika D Khagen dalam pernyataan tertulisnya, Ahad (29/3/2020).
Dikatakan Andika, AJI bersama Jurnalis Krisis dan Bencana serta Komite Keselamatan Jurnalis, telah mengeluarkan "Protokol Keamanan Liputan dan Pemberitaan Covid19." Meski demikian, beberapa poin protokol yang lebih menjamin keselamatan dan kesehatan para jurnalis ini, sulit dilaksanakan di lapangan karena menghadapi berbagai kendala saat jurnalis mendapatkan informasi.
Agar keamanan jurnalis lebih terjamin, terang Andika, AJI Padang meminta pemerintah di berbagai tingkatan beserta Satgasnya, secara realtime mengupdate informasi dan berbagai penanganan Covid19 di situs resmi Satgas.
Baca juga: DPRD Sumbar Minta Asrama Haji Embarkasi Padang Siapkan Antisipasi Dampak Debu Vulkanik Gunung Marapi
Kemudian, menyampaikan informasi lebih lengkap tentang latar belakang pasien positif terutama lokasi ia terpapar dan perjalanannya setelah terpapar (tracking), karena akan membantu masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mengambil tindakan sesuai protokol jika pernah perhubungan dengan pasien.
Lalu, menyediakan juru bicara yang bersedia dikontak jurnalis, menyelenggarakan jumpa pers secara online yang memungkinkan jurnalis untuk bertanya sehingga tidak lagi harus berkumpul di satu tempat yang lebih rentan pada penularan virus.
"Jumpa pers dapat dilaksanakan dengan cara siaran langsung melalui platform media sosial atau aplikasi komunikasi dengan disertai waktu untuk tanya jawab melalui kolom komentar atau teknologi suara lainnya," ungkap Andika.
Menurut dia, AJI juga menyarankan pemerintah, menyediakan siaran pers multiplatform (tulisan, foto, suara dan video), agar bisa digunakan oleh berbagai jenis media yang dilengkapi pernyataan narasumber, juga dilengkapi dengan gambar pendukung (untuk televisi).
Baca juga: Bernilai Trilinunan Tapi Ada yang Mangkrak! Inilah 9 Proyek 'Raksasa' Sumbar
"Pemerintah daerah perlu mengumumkan nomor kontak yang bisa dihubungi demi kepentingan konfirmasi," tegasnya.
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- PKD 2024 Berakhir, Audy Joinaldy: Promosi Budaya Diperlukan, Komunitas Seniman Butuh Dukungan Finansial
- Irsyad Safar: Event PKD Bisa Pengaruhi Gerakan Pelestarian Kebudayaan
- Pemprov Sumbar Pastikan Telah Libatkan Sanggar Darak Badarak di Belasan Kegiatan, Luhur: Dilakukan Profesional
- Ketika Seniman Pemberontak Dirangkul Pemerintahan Mahyeldi-Audy
- Dinobatkan jadi Ketua Matra Sumbar, Audy Joinaldy Dianugerahi Gelar Kanjeng Pangeran Aryo Suryo Negoro