Penanganan Kawasan Kumuh dan Penyediaan Ruang Publik Belum jadi Isu Menarik
VALORAnews - Ketika remaja sekarang lebih cenderung berkelahi sesama mereka, asyik dengan dunia sendiri yang tersedia di aneka gadget dan perilaku asosial lainnya, siapa yang harus disalahkan.
Begitu juga dengan makin minimnya sarana bermain dalam bentuk ruang terbuka, sebagai tempat berintekrasi berbagai lapisan masyarakat yang terus menyusut akibat desakan pembangunan.
Pertanyaan retoris ini disampaikan Kepala Dinas Prasjal dan Tarkim Sumbar, Suprapto saat workshop media program peningkatan kualitas pemukiman (P2KP) yang digelar di Padang, Kamis (20/8/2015). Kegiatan ini diikuti 13 jurnalis dari sejumlah media di Padang serta perwakilan P2KP dan utusan Satker Cipta Karya.
"Siapa yang harus disalahkan, jika kita tak punya sarana bermain di sekitar tempat tinggal. Padahal, pemerintah punya kebijakan, 30 areal di pemukiman harus tersedia fasilitas umumnya," ungkap Suprapto.
Baca juga: PEMKAB PESSEL Gelar Workshop Menulis Buku untuk Guru
Karenanya, Suprapto berharap, kepala daerah di Sumbar, tak terjebak pada isu-isu yang tampak besar dalam pembangunan. Seperti, pembangunan jalan dan jembatan.
"Sepertinya, isu kawasan kumuh ini tak seksi di mata kepala daerah. Padahal, pembangunan infrastruktur itu bukanlah tujuan akhir, tapi menyejahterakan masyarakat," terangnya.
"Kita mengharapkan, rekan-rekan media secara gencar menyosialisasikan betapa pentingnya penanganan kawasan kumuh ini. Karena, dampak yang dirasakan masyarakat lebih langsung terasa, ketimbang pembangunan jalan atau jembatan yang tampak secara nyata," terangnya.
Pentingnya peran wartawan dalam pencapai target 100-0-100, ungkap Suprapto, diharapkan bisa menghasilkan penetapan kawasan kumuh yang lebih berkualitas. Sehingga, pencapaian 100 persen akses air minum, 0 persen luas kawasan kumuh perkotaan dan 100 persen akses sanitasi. (kyo)
Baca juga: Workshop Enumerator Survei Kesehatan Indonesia, Edy Rahmayadi: Data Akurat jadikan Kebijakan Tepat
Penulis:
Editor: Devan Alvaro
Sumber:
Berita Terkait
- Libur Lebaran 2024, Program Desa Wisata Dongkrak Angka Kunjungan Wisatawan
- Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat ala Pemprov Sumbar Patut Dikembangkan
- Libur Lebaran Berjalan Kondusif, Mahyeldi: 52 Kepala OPD se-Sumbar Rutin Melaporkan Kondisi Terakhir
- Ini Prakiraan Cuaca di 4 Objek Wisata Pantai Unggulan di Sumbar dari Sabtu Pagi hingga Sore
- BI Sumbar Fungsikan De Javasche Bank jadi Gedung Memorabilia, Pertama di Luar Pulau Jawa
Libur Lebaran 2024, Tingkat Hunian Hotel Naik 100 Persen
Wisata - 21 April 2024