Sumbar Darurat Narkoba, Yofialdi: Antisipasi dan Pencegahan Minus Perencanaan

Jumat, 19 Juli 2019, 15:40 WIB | Wisata | Provinsi Sumatera Barat

VALORAnews - Badan Nasional Narkotika (BNN) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar, belum mengambil peran secara optimal sebagai lembaga preemtif (antisipasi) dan preventif (pencegahan), dalam menekan angka penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya (Narkoba) di Sumbar.

Selain itu, metode yang digunakan dalam melakukan tindakan preemtif dan preventif nyaris tak berubah, belum mengikuti gaya hidup anak-anak milenial yang jadi sasaran utama pengedar Narkoba dewasa ini. Dengan suntikan dana segar dari APBD setiap tahunnya, semestinya metode antisipasi dan pencegahan bisa dirancang dengan mengikuti gaya hidup kaum mileneal itu.

Penilaian itu disampaikan Ketua Himpunan Masyarakat Anti Narkoba Republik Indonesia (HIMABA RI) Sumbar, Yofialdi dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (19/7/2019). Pernyataan ini tak lepas dari lemahnya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Sumbar.

Penilaian lemahnya P4GN ini, ungkap Yofialdi, merujuk angka kejahatan penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di Sumbar yang terus meroket setiap tahunnya. Pada 2018 --berdasarkan data potensi desa (Podes) 2018 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS)--, penyalahgunaan dan peredaran Narkoba mencapai angka 37 persen, tumbuh 23,1 persen dalam kurun empat tahun yang masih berada di angka 14,7 persen (2014).

"Sumbar jadi provinsi dengan sebaran terbanyak peredaran Narkoba. Secara nasional pada 2018 lalu, kalangan pelajar di 13 provinsi, prevalensi peredaran Narkoba mencapai angka 3,2 persen atau setara 2.297.492 orang. Dari kalangan pekerja sebesar 2,1 persen atau sekitar 1.514.037 orang. Ini sangat mengkhawatirkan," ungkap Yofialdi mengutip data yang dilansir BNN pada peringatan HANI 2019 lalu.

Yofialdi memandang, tema peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019 "Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas," sebuah gagasan yang perlu dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih kongkrit oleh BNN provinsi dan kabupaten/kota di Sumbar.

"Ayo duduk bersama merumuskan kebijakan pemberantasan dan peredaran Narkoba di Sumbar. Tanpa kebijakan yang terintegrasi, energi kita akan habis untuk memadamkan apinya saja, tanpa pernah menyelesaikan akar persoalannya," terang Yofialdi. (Baca juga klarifikasi:BNN Sumbar: Antisipasi dan Penanganan Narkoba Butuh Peranan Semua Pihak)

"Data Podes 2018 BPS ini mencatat, desa/kelurahan yang ada kejadian penyalahgunaan/peredaran narkoba. Dalam kasus Sumbar, lebih dari sepertiga desa/kelurahan ada penyalahgunaan atau peredaran narkobanya. Angka statistik ini mengkhawatirkan kita semua," tambah Yofialdi.

Yofialdi kemudian mengutip hasil riset BNN bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang hingga kini masih berlangsung, dimana prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kurun 2014-2017 terjadi kenaikan signifikan. Muncul angka prevalensi 1,7 yang berarti, setiap 100 orang Indonesia, sekitar dua orang di antaranya mengonsumsi narkoba.

Halaman:

1 2 Selanjutnya